Proyek Rehab Gedung DPRD Sulsel Ditarget Rampung Juni 2026
3 min read
Kondisi gedung utama DPRD Sulsel pasca dibakar massa di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pada 30 Agustus 2025. (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Hutama Karya resmi menandatangani kontrak paket rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung DPRD Sulsel dan gedung DPRD Kota Makassar.
Penandatanganan kontrak tersebut disaksikan Sekretaris DPRD Sulsel, M. Jabir, dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (11/12/2025).
Tahap pertama proyek ini menggunakan APBN Rp90 miliar, mencakup rehabilitasi gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel yang rusak akibat aksi pembakaran pada Agustus 2025.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah 1 Sulawesi Selatan, M. Yamin Thalib, menjelaskan bahwa kontrak pekerjaan untuk DPRD Kota Makassar dan Sulsel digabung dalam satu paket.
Anggaran tahap pertama dialokasikan khusus untuk rehabilitasi gedung.
Untuk DPRD Makassar, Yamin menyebut pekerjaan tahap pertama hanya meliputi bangunan sayap kanan.
Sementara bangunan utama atau ruang paripurna akan masuk pada tahap kedua karena dikategorikan sebagai rekonstruksi dan membutuhkan pembongkaran total.
“Kalau untuk bangunan utama atau paripurna, itu kemungkinan masuk di tahap kedua. Karena dia akan masuk kegiatan yang akan direkonstruksi, artinya bangunan akan dibongkar, bangunan baru,” kata Yamin di Makassar.
Rehabilitasi tahap pertama, yang ditargetkan rampung pada Juni 2026, meliputi pengerjaan gedung tower, ruang aspirasi, kantin, ruang genset, dan sejumlah unit bangunan lain.
Total masa bangunan yang ditangani di kompleks DPRD Sulsel mencapai 9–10 unit
Di kompleks DPRD Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 11 masa bangunan yang terdampak. Salah satu yang direkonstruksi adalah gedung sekretariat yang mengalami kerusakan paling parah.
“Untuk DPRD Provinsi, itu ada 11 kalau tidak salah masa bangunan gedung, itu ada satu juga bangunan yang dilakukan rekonstruksi, bangunan sekretariat yang memang hancur pada saat terjadi kebakaran,” kata Yamin.
Adapun gedung utama DPRD Sulsel atau ruang rapat paripurna tidak masuk kategori rekonstruksi dan hanya menjalani rehabilitasi. Penentuan kategori, kata Yamin, dilakukan melalui analisis struktural untuk menilai tingkat kerusakan.
“Jadi gini, kemarin sebelum ditentukan mana yang masuk kategori rehab, mana masuk rekonstruksi, setelah dilakukan analisis terhadap tingkat kerusakan akibat kebakaran. Jadi untuk bangunan gedung utama (DPRD Sulsel) itu memang kelihatannya rusak berat ya, tetapi dari sisi struktur masih dilihat aman,” ungkapnya.
Pekerjaan di dua lokasi ini akan dilaksanakan oleh PT Hutama Karya sebagai pemenang kontrak. Yamin belum merinci pembagian anggaran untuk masing-masing lokasi.
“Nanti kami beritahu,” ujarnya.
Sekretaris DPRD Sulsel, M. Jabir, berharap proyek rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat segera rampung sehingga aktivitas kedewanan dapat kembali berjalan normal.
“Kami berharap agar proyek ini bisa segera selesai dibangun dan para anggota dewan bisa kembali ke sana,” tuturnya.
