Anggota Dewan Protes Rencana Dinkes Sulsel Bangun RS Regional di Malino
2 min read
Monumen Malino di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. (Foto: Ilustrasi/Google Streetview)
Majesty.co.id, Makassar – Rencana Dinas Kesahatan (Dinkes) Sulsel membangun Rumah Sakit (RS) Regional di Malino, Kabupaten Gowa, disoroti oleh anggota Komisi E DPRD Sulsel, Achmad Fauzan Guntur.
Fauzan menilai, perlu ada kajian mendalam terkait mendesak atau tidaknya pembangunan RS Regional di Malino yang merupakan kawasan wisata.
“Apa yang menjadi dasar Malino ditetapkan sebagai lokasi RS Regional?,” kata Fauzan dalam rapat konsultasi dan koordinasi Komisi E DPRD Sulsel bersama Dinkes Sulsel di Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).
“Jangan sampai investasi ini tidak tepat sasaran. Kalau Luwu saya sepakat karena ada kabupaten penyangga. Tetapi kalau Malino, saya masih mempertanyakan seberapa urgen penempatannya,” ujar Fauzan.
Legislator asal Sinjai itu menambahkan, jarak Malino ke Kota Makassar relatif dekat sehingga dikhawatirkan efektivitas layanan rumah sakit tidak maksimal.
Ia mencontohkan, RS Regional Bone yang masih mengalami kendala dalam pemenuhan sumber daya manusia (SDM).
“Jangan sampai investasi besar ini tidak berjalan sesuai harapan. Harus benar-benar tepat lokasi, agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinkes Sulsel, Muhammadong, menjelaskan pembangunan RS Regional Malino telah melalui kajian.
Menurutnya, Malino dianggap representatif dan memiliki akses strategis untuk memperpendek waktu tempuh layanan kesehatan masyarakat sekitar.
“Kalau dari Malino atau daerah lain, untuk merujuk pasien ke Makassar bisa memakan waktu lebih dari satu jam. Dengan adanya RS Regional di Malino, jarak tersebut bisa diperpendek sehingga layanan lebih cepat,” terang Muhammadong.
Ia menambahkan, tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan pembangunan dua RS Regional, masing-masing di Luwu dan Malino.
Proses pembangunan ditargetkan mulai tahun 2026 setelah dokumen perencanaan rampung.
“Lahan di Malino sudah ada milik Pemprov. Kami juga akan melakukan MoU dengan Pemkab Gowa untuk perluasan. Mudah-mudahan dokumen selesai tahun ini dan fisik bisa dimulai tahun depan,” jelasnya.
