Disdik Sulsel dan 3 Kepsek “Dirujak” Anggota Dewan, Gegara Siswa Tak Bisa Ikut SNBP

Suasana rapat dengar pendapat Komisi E DPRD Sulsel dengan Disdik Sulsel bersama kepala sekolah serta perwakilan orangtua siswa di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Senin (10/2/2025). (Foto: Majesty/Arya)

Majesty.co.id, Makassar – Dinas Pendidikan Sulsel dan sejumlah kepala sekolah (Kepsek) SMA “dirujak” anggota Komisi E DPRD Sulsel imbas gagalnya ratusan siswa untuk ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) masuk kampus negeri.

IKLAN

Para kepsek yang disoroti dalam rapat dengar pendapat di DPRD Sulsel pada Senin (10/2/2025) adalah Kepsek SMAN 17 Makassar, Kepsek SMK 2 dan SMK 7 Makassar.

Para anggota dewan meminta kepala sekolah bertanggung jawab atas gagalnya siswa terdaftar dalam pangkalan data sekolah sehingga tak bisa ikut SNBP 2025.

Advertisement

Anggota Komisi E DPRD Sulsel Yeni Rahman mengatakan, Disdik Sulsel maupun kepsek tidak bisa sekadar menyalahkan operator sekolah sebagai pihak yang lalai mendaftarkan siswa dalam pangkalan data sekolah.

“Kabid dan kepala sekolah jangan merasa aman atas masalah ini. Mana kontrollingnya? Jangan bilang ‘ini bukan kesalahan kita, ini kesalahan sistem’, kenapa selalu salahkan sistem padahal ini dibuat oleh manusia,” ujar Yeni Rahman dalam rapat di ruang Komisi E DPRD Sulsel, Makassar.

Legislator Fraksi PKS tersebut meminta pihak sekolah tidak bersembunyi di balik sistem. Apalagi menyalahkan orangtua siswa maupun peserta didik terkait nilai rapor.

Yeni Rahman mendesak kepsek yang siswanya tak bisa mendaftar SNPB karena tak terdaftar dalam PDSS, agar mundur dari dari jabatannya sebagai bentuk penghukuman atas kelalaian tersebut.

“Jadi sekali lagi, kita menghukum diri kita supaya kita punya integritas ke depan lebih baik. Tanpa kita minta, silahkan beristirhat dulu yang tidak berkompeten dan telah melakukan kelalaian,” tegas Yeni.

“Supaya ini menjadi pesan kepada pihak luar bahwa pendidikan bukan urusan main-main,” tandas Yeni.

Duga Ada “Deal-Deal”

Dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan orangtua siswa, anggota Komisi E Fraksi PPP Achmad Fauzan Guntur turut kesal atas kelalaian pihak sekolah sehingga ada banyak siswa yang tak bisa ikut SNBP.

Menurut Fauzan Guntur, kesalahan pihak sekolah sangat tidak adil, sebab perjuangan siswa selama tiga tahun agar berprestasi digagalkan akibat kelalaian sekolah.

“Pendaftaran SNPB satu bulan dan bapak-bapak baru gas ratusan siswa dalam satu hari. Adilkah itu? sementara anak-anak harus berjuang tiga tahun untuk ikut ini SNPB dan belum tentu lulus,” tutur Fauzan mencecar disdik dan para kepsek.

Fauzan menduga, pendataan siswa dalam PDSS untuk ikut SNPB justru dipermainkan oknum tertentu dengan mencari keuntungan.

“Jangan-jangan ini ada permainan dalam SNPB, jangan-jangan ada deal-deal dulu baru bisa mereka dikasih ikut?” kata Fauzan.

Fauzan turut meminta kepala disdik Sulsel Iqbal Nadjamuddin mengevaluasi secara tegas para kepsek yang siswanya tak bisa ikut SNPB karena kelalaian.

“Ini bisa menjadi evaluasi kepala sekolah yang tidak mendaftarkan siswa atas kelalaiannya. Bapak harus jadi teladan atas kisruh ini. Jangan harus viral dulu baru kita mah ribut?” tegas Fauzan.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra Andi Nirawati menilai, para kepsek tidak punya visi kepemimpinan dan rencana kerja yang terukur.

Andi Nirawati mendasari pernyataan karena masalah soal PDSS hampir setiap tahunnya terjadi.

Selain itu, Andi Nirawati juga mempertanyakan alasan tidak aktifnya organisasi orangtua sehingga minimnya kontrol dari pihak luar terhadap sekolah.

“Sekolah yang bapak-bapak pimpin memang perlu dievaluasi. Evaluasi dulu tujuannya, apakah outputnya cuma meluluskan 100 persen dan mencapai target lulus ke PTN ada atau tidak? Tolok ukurnya harus seperti itu,” jelas Andi Nirawati.