Penyebab Kelangkaan BBM untuk Nelayan di Wotu Luwu Timur, Pemda Cari Solusi
2 min read
Ilustrasi. Stasiun pengisian BBM jenis Pertamax pada salah satu SPBU di Kota Makassar. (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Luwu Timur — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mencari solusi terkait terhentinya pelayanan pengisian bahan bakar minyak (BBM) bagi para nelayan di SPBU Wotu.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian (Disdagkop UKMP) Kabupaten Luwu Timur Senfry Oktavianus mengatakan, persoalan ini terjadi karena kuota BBM di SPBU Wotu belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan.
“Hal ini menjadi masalah bahwa memang jumlah stok yang ada hanya 8 ribu liter per hari, sedangkan jumlah total kebutuhan nelayan dalam sehari mencapai 5.400 liter,” kata Senfry Oktavianus dalam rapat koordinasi di Wotu, Senin (27/10/2025).
Ia menambahkan, dari jumlah tersebut, SPBU Wotu juga harus menyediakan 1.000 liter untuk kebutuhan darurat layanan RSUD I Lagaligo.
“Hal ini tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk angkutan umum dan angkutan barang, apalagi posisi strategis SPBU Wotu berada di areal segitiga alur menuju Sulteng, Sultra dan Sulsel,” ungkap Senfry.
Lebih lanjut, Senfry menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi agar distribusi BBM untuk nelayan tidak mengganggu kebutuhan transportasi umum maupun logistik.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak SBM Pertamina Makassar, pak Yoga, melalui panggilan telepon untuk menindaklanjuti kebutuhan BBM di SPBU Wotu,” tambahnya.
Dari hasil koordinasi tersebut, pihak SBM Pertamina berjanji akan mengirimkan tambahan stok BBM sebanyak 16.000 liter ke SPBU Wotu, sambil melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan nelayan serta kendaraan umum dan barang.
Kepala Dinas Perikanan Luwu Timur, Alimuddin Nasir, menegaskan bahwa pemberian surat rekomendasi BBM untuk nelayan telah melalui proses verifikasi ketat menggunakan aplikasi Xstar.
“Hasil verifikasi kami yang bukan nelayan telah kami tarik semua surat-suratnya dan tentunya hanya akan diberikan kepada mereka yg benar-benar berprofesi sebagai nelayan,” tegas Alimuddin Nasir.
Sementara itu, perwakilan SPBU Wotu, Jamal, membantah adanya isu pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pengisian BBM bersubsidi jenis biosolar di lokasi tersebut.
“Tidak benar itu, dan kami terus menghimbau agar masyarakat tidak memberi uang lebih ke operator atau pihak SPBU, liat harga di dispenser, bayar sesuai harga yang tertera, kalau ada yg meminta, laporkan langsung kepada saya,” jelas Jamal.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menstabilkan pasokan BBM bagi nelayan dan masyarakat Wotu, sekaligus memastikan penyaluran subsidi energi berjalan transparan dan tepat sasaran. (Ril/Adv)
