WALHI anggap PT Vale Tak Serius Tuntaskan Tumpahan Minyak, Kementerian Harus Audit
4 min read
Konferensi pers WALHI Sulsel terkait hasil investigasi kebocoran pipa minyak PT Vale Indonesia yang digelar di Kota Makassar, Jumat (24/10/2025). (Foto: Majesty.co.id/Suedi)
Majesty.co.id, Makassar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (LH) untuk mengaudit tata kelola lingkungan PT Vale Indonesia Tbk, menyusul kebocoran minyak di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
Desakan tersebut muncul setelah WALHI Sulsel melakukan investigasi terhadap tumpahan minyak PT Vale yang mencemari persawahan, aliran sungai, hingga mencapai kawasan konservasi Danau Towuti.
Kebocoran pipa minyak milik PT Vale diketahui terjadi pada 23 Agustus 2025, dan hingga kini dampaknya masih terasa. Sedikitnya 82 hektare lahan pertanian warga tercemar akibat insiden tersebut.
Selain audit lingkungan, WALHI Sulsel juga menyoroti belum tuntasnya pemberian kompensasi bagi masyarakat terdampak.
“Kita minta kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk turun ke lapangan, datang ke Towoti, melihat secara langsung dan mengaudit proses atau tata kelola lingkungan PT Vale, serta mengaudit proses tumpahan minyak yang terjadi dua bulan yang lalu,” ujar Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al Amin dalam konferensi pers di Makassar, Jumat (24/10/2025).
Menurut Amin, PT Vale lalai dalam menjalankan prosedur mitigasi bencana yang seharusnya menjadi standar perusahaan tambang nikel tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pipa bawah tanah yang digunakan perusahaan, seharusnya dimonitor dan dimitigasi secara berkala untuk mencegah kebocoran.
WALHI juga menilai bahwa tanggung jawab atas kebocoran minyak tidak berhenti di tingkat teknis semata.
“Saya kira director risk adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas tumpahan minyak yang telah mengkontaminasi sampai ke Danau Towuti,” kata Al Amin.
Ia pun mendesak CEO PT Vale Bernardus Irmanto untuk mengambil langkah tegas dengan memberhentikan direktur lingkungan dan direktur risiko yang dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, WALHI menilai pemulihan lingkungan oleh PT Vale belum maksimal.
“Sampai ini kami masih menemukan minyak-minyak tersebut masih mengendap di dasar-dasar sungai,” jelasnya.
Amin menambahkan, hasil pemantauan lapangan menunjukkan minyak hitam pekat masih ditemukan di sejumlah titik, termasuk lahan pertanian warga.
“Minyak berwarna hitam pekat itu diduga mengandung bahan kimia berbahaya,” ujarnya.
WALHI juga mendesak perusahaan untuk memulihkan sungai, irigasi, dan Danau Towuti dari pencemaran minyak demi keberlanjutan ekosistem.
Sementara itu, Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Esensial WALHI Sulsel, Zulfaningih HS, mengonfirmasi pihaknya telah melakukan investigasi langsung di lokasi terdampak.
“Saya di lapangan, tanggal 13 Oktober saya tinggalkan Makassar, 14–17 Oktober (turun ke lapangan melakukan investigasi terhadap kebocoran pipa PT Vale),” pungkasnya.
Tiga Tuntutan WALHI Sulsel
Dari hasil investigasi lapangan selama empat hari, WALHI Sulsel melayangkan tiga tuntutan utama kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan PT Vale.
Pertama, kementerian Lingkungan Hidup diminta turun langsung ke Danau Towuti untuk mengaudit proses tumpahan minyak dan tata kelola lingkungan PT Vale.
Selain itu, PT Vale diminta mengakui kelalaiannya serta membuka informasi pengelolaan limbah secara transparan.
Kemudian, PT Vale wajib bertanggung jawab penuh atas seluruh dampak lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan.
“Kami tahu Vale sudah memberikan dana kompensasi, tapi menurut kami belumlah cukup untuk memulihkan ekonomi masyarakat,” kata Amin.
Tanggapan PT Vale
PT Vale dalam siaran persnya, Jumat (24/10/2025) menyatakan, perusahaan menjalankan berbagai langkah penanganan dan pemulihan sejak hari pertama kejadian.
PT Vale memahami bahwa sebagian masyarakat masih memerlukan ruang klarifikasi atas skema yang diusulkan, khususnya di Desa Matompi dan Timampu.
“Oleh karena itu, perusahaan tetap membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah dan Forkopimda untuk memastikan seluruh aspirasi dapat dipertimbangkan secara objektif dan inklusif,” kata Head of Corporate Communications PT Vale Indonesia Vanda Kusumaningrum dalam siaran pers perusahaan.
Selain itu, PT Vale akan melakukan asesmen lanjutan terhadap kualitas air di beberapa titik area terdampak sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga dan memulihkan kualitas lingkungan.
PT Vale menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
“Perusahaan senantiasa berpedoman pada Kode Etik (Code of Conduct) dan Panduan Prinsip Bisnis dan HAM PBB (UNGPs) untuk memastikan setiap tindakan mencerminkan tanggung jawab sosial, transparansi, dan keberlanjutan,” kata Vanda Kusumaningrum.
Penulis: Suedi
