Luwu Timur Perkuat Reformasi Birokrasi, Pj Sekda Tekankan Pelayanan
2 min read
Penjabat Sekda Luwu Timur Ramadhan Pirade membuka pendampingan Penguatan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 di Kota Makassar. (Foto: Warta Lutim)
Majesty.co.id, Makassar – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar Pendampingan Penguatan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 di Hotel Gammara, Kota Makassar.
Kegiatan ini digelar sejak Jumat sampai Sabtu (21-22/11/2025) dan diikuti 79 peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Luwu Timur.
Penguatan reformasi ini dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Canggih Angga Wicaksono.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, Ramadhan Pirade, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menjadi langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Reformasi birokrasi tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi dijadikan untuk memperbaiki tata kelola pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh upaya reformasi pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik.
“Namanya reformasi birokrasi, karena itu ujung-ujungnya adalah pelayanan. Sebab itu, harus ada perencanaan tata kelola yang baik,” tambahnya.
Kegiatan pendampingan ini turut dihadiri Kabag Organisasi Setda Luwu Timur, Zaenab, yang mengawal pelaksanaan bersama para peserta.
Ketua Panitia, Adam, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024.
“Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 yang menunjukkan indeks reformasi birokrasi Lutim ada di angka 76,12, meningkat dari tahun sebelumnya. Tapi perlu ada upaya perbaikan berkelanjutan,” jelasnya.
Para peserta mendapatkan pendampingan teknis, diskusi evaluatif, serta penguatan pemahaman terkait komponen RB, termasuk Reformasi Birokrasi Tematik yang menjadi fokus nasional.
Melalui pendampingan ini, Pemkab Lutim menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah, serta mendorong peningkatan indeks RB secara optimal dan berkelanjutan.
