Wabu Lutim Jawab Sorotan Fraksi DPRD soal RAPBD 2027, Infrastruktur hingga Listrik
4 min read
Suasana rapat paripurna di DPRD Lutim tentang jawaban Bupati atas pandangan fraksi tentang RAPBD 2027. (IST)
Majesty.co.id, Luwu Timur — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atau Lutim menanggapi sejumlah sorotan lima fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, mulai dari program prioritas, pemerataan pembangunan, infrastruktur hingga persoalan kelistrikan.
Jawaban pemerintah disampaikan Wakil Bupati atau Wabup Lutim Puspawati Husler dalam rapat paripurna di kantor DPRD setempat, Kamis (22/10/2026).
Menanggapi Fraksi NasDem DPRD Lutim, Puspawati mengakui masih ada aspek Program Pandu Juara yang perlu dibenahi.
Pemerintah berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar program penguatan ekonomi non-tambang tersebut dapat diwujudkan.
Terkait pembangunan infrastruktur dengan skema tahun jamak (multiyears), Pemkab menjelaskan bahwa mekanisme itu dipilih untuk pekerjaan berskala besar, seperti pembangunan jalan, agar pelaksanaannya lebih terencana dan berkelanjutan.
Penentuan ruas jalan mempertimbangkan skala prioritas, konektivitas antarwilayah, dan kemampuan keuangan daerah. Penjelasan tersebut sekaligus menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan.
Pemkab juga menegaskan komitmen meningkatkan sarana pendidikan melalui pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBD, serta mengapresiasi dukungan terhadap Program Tiga Kartu Sakti.
PAD, Pupuk Gratis, dan Kartu Lansia
Menjawab pandangan Fraksi PAN, Puspawati memastikan RAPBD 2027 tetap selaras dengan RPJMD, RKPD, serta KUA-PPAS. Penyusunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar, produktivitas ekonomi lokal, dan perlindungan sosial.
Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan ditempuh melalui peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, penguatan pengawasan, digitalisasi pembayaran, serta evaluasi kontribusi BUMD dan pemanfaatan aset daerah.
Untuk program pupuk gratis dan bibit unggul, pemerintah akan melanjutkan validasi data calon petani dan calon lokasi (CPCL) secara berjenjang agar penyalurannya tepat sasaran, waktu, dan jumlah.
Sementara pada Program Kartu Lansia, Pemkab berkomitmen memperbaiki akurasi data penerima, transparansi kriteria, serta memprioritaskan kelompok lanjut usia yang rentan.
Pemerataan pembangunan juga akan diperkuat melalui Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten dengan mempertimbangkan Indeks Pembangunan Desa (IPD).
Adapun terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah akan mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam sektor jasa konstruksi melalui kemitraan dengan pelaksana proyek sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan membuat pembangunan infrastruktur turut menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Perbaikan Jembatan Dianggarkan, Bandara Maliwowo Masih Berproses
Menanggapi Fraksi GPR, Pemkab memastikan perbaikan jembatan kayu Rende-Rende dan Dandawasu di Desa Parumpanai telah masuk dalam RAPBD 2027.
Sementara itu, kelanjutan pembangunan Bandara Maliwowo masih menunggu proses penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Bandara Baru.
Terhadap sorotan Fraksi Golkar mengenai daya listrik sebesar 4,2 megawatt (MW) yang belum terserap, Pemkab akan berkoordinasi dengan PT Vale Indonesia dan PLN untuk memastikan status pemanfaatannya.
Pemerintah juga akan mengevaluasi mekanisme pencatatan kontribusi tersebut agar lebih transparan dan akuntabel.
Mengenai belum terpasangnya meteran listrik di Sumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Pemkab menjelaskan bahwa penggantian kabel sepanjang 5.000 meter, penambahan transformator, serta registrasi pelanggan telah dilakukan untuk mempercepat pemasangan.
Adapun rencana renegosiasi harga jual daya listrik kepada PLN akan dikaji Badan Pendapatan Daerah bersama perangkat daerah terkait dengan mengacu pada perjanjian kerja sama antara Pemkab Luwu Timur dan PT Vale Indonesia.
Pemerintah turut menyampaikan bahwa penanganan abrasi di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, telah diusulkan melalui sidang TKPSDA Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara pembangunan Bendungan Bantilang akan dikaji berdasarkan kondisi eksisting, tingkat kerusakan, serta potensi manfaatnya bagi sektor pertanian.
Untuk peningkatan Jalan Inspeksi Beringin Jaya, Tomoni, menuju Wonorejo, Mangkutana, pemerintah akan melakukan peninjauan lapangan guna memastikan status jalan, kewenangan, dan perizinannya. Pasalnya, ruas tersebut berpotensi berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Menutup penyampaiannya, Puspawati berharap seluruh perangkat daerah berperan aktif bersama DPRD dalam pembahasan RAPBD 2027.
“Semoga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Luwu Timur TA. 2027 dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” pungkas Puspa.
PEMBERITAHUAN HAK CIPTA: Seluruh konten yang dipublikasikan di Majesty.co.id dilindungi dan tidak diperkenankan untuk diambil, disalin, didistribusikan, dipublikasikan ulang, maupun digunakan untuk keperluan crawling atau pengindeksan otomatis oleh sistem AI tanpa izin tertulis dari Redaksi Majesty.co.id.
