Upah Minimum Provinsi Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen Jadi Rp4,23 juta
3 min read
Ilustrasi Upah Minimum Provinsi. (Foto: Canva/Majesty.co.id)
Majesty.co.id, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913 per bulan.
UMP Sulsel 2027 bertambah 7,98 persen dibandingkan tahun 2026 sejumlah Rp312.824,46.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan penetapan UMP merupakan instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan.
Menurutnya, kebijakan pengupahan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlanjutan usaha.
“Penetapan UMP dan UMSP Sulawesi Selatan Tahun 2027 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya kepada wartawan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Jayadi menjelaskan, penetapan UMP telah mempertimbangkan masukan dan rekomendasi Dewan Pengupahan serta Lembaga Kerja Sama Tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.
UMP Sulsel 2027 sebesar Rp4.233.913 per bulan tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Ketentuan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
“Besaran itu terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, sesuai ketentuan yang berlaku, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027. UMP Sulsel Tahun 2027 mengalami kenaikan sebesar 7,89 persen atau Kenaikan ini setara dengan Rp312.824,46,” tegasnya.
Jayadi Nas berharap kenaikan UMP dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha dan stabilitas hubungan industrial.
Menanggapi ketidakpuasan kalangan buruh, Jayadi menilai perbedaan pandangan dalam penetapan upah merupakan hal yang wajar. Menurutnya, keputusan pemerintah tidak selalu dapat memuaskan seluruh pihak.
“Kami menilai inilah angka yang moderat di tengah perdebatan dua kelompok ini. Angka ini tengah-tengah keinginan antara mereka,” tuturnya.
KSPSI Usulkan Kenaikan 9,79 Persen
Ketua KSPSI Sulsel, Basri Abbas, mengungkapkan pihaknya sebelumnya mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 9,79 persen.
Namun, karena tidak tercapai kesepakatan antara unsur pekerja dan pengusaha, penetapan akhirnya diserahkan kepada pemerintah.
“Namun demikian, karena tidak terjadi titik temu antara pengusaha diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini gubernur yang memiliki kewenangan,” kata dia.
Basri mengaku kecewa karena pemerintah hanya menetapkan kenaikan UMP sebesar 7,98 persen. Meski demikian, pihaknya tetap menerima keputusan tersebut.
“Tentu sangat mengecewakan. Namun di sisi lain memang ada dua yang diterima oleh gubernur, berkait upah sektoral dan struktur skala upah untuk pekerja satu tahun,” kata dia.
Basri mengatakan, KSPSI selanjutnya menyerahkan keputusan mengenai langkah organisasi kepada anggota serikat pekerja di Sulsel. Pihaknya berencana menggelar rapat pleno untuk membahas hasil penetapan tersebut.
“Dua hari ke depan akan kami umumkan rapat pleno,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Darwis, menyatakan menerima keputusan pemerintah mengenai penetapan UMP 2027 sebesar Rp4.233.913.
Ia menegaskan pengusaha akan mengikuti keputusan pemerintah dan mendukung kebijakan pengupahan yang memperhatikan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan perusahaan.
“Jadi apa yang diputuskan pemerintah itu yang pengusaha ikuti, karena pengusaha itu adalah mitra kerjanya pemerintah. Tugas pengusaha itu, Apindo itu adalah mendampingi kerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Darwis menambahkan, perhitungan UMP telah memiliki dasar dan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pengusaha.
“Perhitungan-perhitungan UMP sudah ada dasar-dasarnya. Ya, mengarah kepada kesejahteraan pekerja dan tentu tidak mengorbankan operasional perusahaan,” ucapnya.
PEMBERITAHUAN HAK CIPTA: Seluruh konten yang dipublikasikan di Majesty.co.id dilindungi dan tidak diperkenankan untuk diambil, disalin, didistribusikan, dipublikasikan ulang, maupun digunakan untuk keperluan crawling atau pengindeksan otomatis oleh sistem AI tanpa izin tertulis dari Redaksi Majesty.co.id.
