Fraksi Gerindra Komisi II DPR RI dukung Provinsi Luwu Raya, Jadwalkan Turun ke Lokasi
2 min read
Ketua Badan Pekerja Pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya Darwis Ismail (kedua kanan) bertemu Kapoksi Gerindra Komisi II DPR RI, Azis Subekti (tengah) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Jakarta — Fraksi Partai Gerindra di Komisi II DPR RI secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.
Dukungan ini ditegaskan Kelompok Fraksi Gerindra Komisi II DPR RI dalam pertemuan resmi bersama Badan Pekerja Pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Longki Djanggola, menyatakan langkah ini merupakan komitmen nyata partai dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik di Sulawesi Selatan.
Ketua Badan Pekerja DOB Provinsi Luwu Raya, Darwis Ismail, memaparkan bahwa Luwu Raya memiliki skor kelayakan tinggi dengan kemandirian ekonomi yang kuat, terutama di sektor pertambangan nikel, perkebunan, dan pertanian.
Aspirasi ini diperkuat dengan penyerahan dokumen persetujuan bersama dari para Bupati Wali Kota, Anggota DPRD se-Luwu Raya, surat dari Kedatuan Luwu, hingga dukungan dari legislator DPRD Provinsi Sulsel Dapil Luwu Raya.
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa Fraksi Gerindra mendorong pemerintah pusat untuk membuka moratorium pemekaran secara selektif, terutama melalui jalur diskresi Presiden untuk wilayah strategis nasional seperti Luwu Raya.
Ada empat poin utama dukungan Fraksi Gerindra di Komisi II DPR RI terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya. Salah satunya adalah pemerataan ekonomi.
Jika provinsi baru ini terbentuk, DPR mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi sumber daya alam Luwu Raya yang melimpah.
Di sisi lain, pembentukan Provinsi Luwu Raya juga bakal mendekatkan pelayanan publik karena mengatasi kendala geografis dan akses administrasi.
“Kami memandang aspirasi ini bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk keadilan sosial. Kami tidak hanya mendukung di atas kertas,” kata Azis Subekti dalam keterangan tertulis, Rabu.
Sebagai langkah konkret, tim Komisi II DPR RI dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah calon pemekaran dalam waktu dekat.
Kunjungan tersebut bertujuan melakukan verifikasi faktual terhadap kesiapan infrastruktur, potensi wilayah, dan dukungan administratif di daerah yang dicalonkan sebagai ibu kota provinsi.
Hasil peninjauan lapangan ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam pembahasan regulasi pemekaran di tingkat pusat.
