Mengadu di DPRD Sulsel, Guru Honorer Swasta Mengaku Digaji Rp100-300 ribu Per Tiga Bulan
3 min read
Perwakilan Ikatan Guru Honorer Swasta saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Senin (17/2/2025). (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Sejumlah guru honorer atau pegawai tidak tetap yang mengajar di sekolah swasta tingkat SD sampai SMA di Sulawesi Selatan (Sulsel) ternyata hanya digaji Rp300 ribu per tiga bulan, bahkan ada Rp100 ribu.
Hal itu terungkap saat Ikatan Guru Honorer Sekolah Swasta mengadu kepada dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi E DPRD Sulsel, Makassar, Senin (17/2/2025).
Ketua Ikatan Guru Honorer Swasta Sulsel, Selfi mengatakan, kondisi rekan-rekannya saat ini sangat memilukan. Ia sendiri mengaku digaji Rp300 ribu per tiga bulan.
“Masing-masing kebijakan sekolah berbeda, karena saya sendiri ada Rp300 ribu, bahkan ada teman-teman honorer lainnya hanya digaji Rp100 ribu per tiga bulan,” ujar Selfi kepada Majesty.co.id usai rapat di DPRD Sulsel.
Gaji per tiga bulan itu kata Selfi, berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika dana BOS tersendat, maka mereka pun tak digaji.
Selfi menyebut jumlah guru honorer yang tergabung dalam organisasinya di Sulsel tercatat 288 orang dan tidak tak terdaftar pada data base badan kepegawaian.
Kedatangannya ke DPRD Sulsel untuk meminta pemerintah memperjuangkan nasib mereka yang selama ini tidak diperhatikan. Padahal mereka telah mengabdi bertahun-tahun.
“Kita datang soal kesempatan bagi guru honorer, baik yang mengajar di sekolah swasta maupun negeri, diberikan kesempatan yang sama tanpa ada perbedaan,” jelas Selfi.
Menurutnya, guru honorer swasta ini terbagi dalam tiga instansi, ada sekolah yang dinaungi Pemprov Sulsel, Kemenag dan juga dinas pendidikan pada tingkat kabupaten kota.
Dari hasil RDP dengan DPRD Sulsel, para guru honorer sekolah swasta diminta untuk mengusulkan proposal.
“Kemudian dipetak-petakan berapa gaji honorer per bulan,” tandas Selfi yang saat ini sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMA Raiders Makassar.
Tak Memungkinkan Ikut PPPK
Menanggapi aduan guru honorer sekolah swasta, Anggota Komisi E DPRD Sulsel, M. Irfan AB, menyebut regulasi saat ini belum memungkinkan guru swasta untuk mengikuti seleksi PPPK.
“Tuntutan mereka adalah agar bisa ikut tes PPPK. Namun, regulasi saat ini tidak memungkinkan. Aspirasi mereka akan kami tampung dan perjuangkan di tingkat pusat agar mereka bisa masuk dalam pendataan dan berkesempatan mengikuti seleksi PPPK,” ujar Irfan.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah swasta yang mengalami kesulitan operasional.
Banyak sekolah swasta yang memiliki jumlah siswa sedikit, namun tetap beroperasi dengan jumlah guru yang tidak sebanding, sehingga berdampak pada kesejahteraan tenaga pengajarnya.
“Ada sekolah swasta dengan hanya 50 siswa tetapi memiliki 15 guru. Kondisi ini tentu tidak memungkinkan kesejahteraan guru-gurunya terjamin. Oleh karena itu, kami meminta dinas pendidikan untuk lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan,” tegasnya.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
