Paripurna DPRD Sulsel Diwarnai Interupsi Gegara Gubernur-Wagub Diwakili Sekda
3 min read
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu memimpin rapat paripurna, Senin (13/10/2025). (Foto: Humas Sekretariat DPRD Sulsel)
Majesty.co.id, Makassar — Rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan dengan agenda jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026 menuai sorotan dari anggota dewan.
Rapat paripurna jawaban Gubernur Sulsel terhadap pandangan umum frakdi berlangsung di kantor sementara DPRD Sulsel, Kompleks Dinas Bina Marga, Makassar, Senin (13/10/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulse Andi Rachmatika Dewi alias Cicu dihadiri 53 dari 85 anggota dewan.
Namun, suasana rapat paripurna sempat diwarnai interupsi lantaran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman absen.
Begitu juga Wakil Gubernur (Wagub) Fatmawati Rusdi tidak hadir. Keduanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman.
Anggota Fraksi Golkar Kadir Halid mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur maupun Wagub Sulsel.
“Seharusnya ada penjelasan lebih dulu mengenai ketidakhadiran Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Kalau boleh, saya usul agar rapat ini ditunda,” ujarnya.
Senada, Andi Patarai Amir dari fraksi yang sama menilai kehadiran Gubernur akan lebih baik meski secara aturan bisa diwakilkan.
“Kalau mengacu pada tata tertib, Gubernur wajib hadir saat penandatanganan, tapi untuk jawaban fraksi bisa diwakili. Namun alangkah baiknya jika beliau hadir langsung,” katanya.
Menanggapi hal itu, Sekda Jufri Rahman menjelaskan Gubernur sedang mendampingi pihak Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Wakil Gubernur bertugas di luar kota.
“Saya ditugasi menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi,” ujarnya.
Meski sempat diwarnai perdebatan, rapat paripurna akhirnya tetap dilanjutkan dengan pembacaan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi.
Jawaban Gubernur
Dalam jawabannya, Sekda menyebut APBD 2026 yang diproyeksi Rp10,85 triliun difokuskan pada pelayanan publik dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar pembangunan fisik.
“Kebijakan belanja modal diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik. Fokus kami manfaat langsung bagi rakyat,” kata Jufri.
Prioritas pembangunan tetap difokuskan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan irigasi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Menjawab Fraksi Golkar, pemerintah menyampaikan bahwa sektor pertanian dan perikanan akan diarahkan pada hilirisasi, efisiensi rantai pasok, dan penggunaan teknologi tepat guna.
Termasuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sulsel yang tangguh dan berdaya saing.
Sementara itu, PAD 2026 disusun secara realistis dan berbasis data historis dengan langkah optimalisasi aset, digitalisasi pajak, serta peningkatan peran BUMD.
Untuk bidang pendidikan, Pemprov mengalokasikan Rp884,65 miliar guna pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan akses internet bagi sekolah di wilayah pedalaman.
Pada sektor kesehatan, program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diperluas ke wilayah 3T.
Di bidang infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, serta normalisasi sungai di daerah rawan banjir seperti Kota Siwa, Kabupaten Wajo.
Pemprov Sulsel juga menyiapkan lebih dari Rp6 miliar untuk pemberdayaan UMKM dan koperasi, termasuk pelatihan, sertifikasi halal, serta dukungan kemasan produk.
Selain itu, program pengentasan kemiskinan akan diperkuat melalui bantuan sosial adaptif, jaminan sosial pekerja rentan, serta perlindungan bagi lansia dan disabilitas.
Menutup jawabannya, Jufri menyebut Pemprov Sulsel mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk Swasembada Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makanan Bergizi Gratis.
“Sulsel menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebanyak 3.059 unit,” ujarnya.
