BREAKING: DPP Ambil Alih Musda KNPI Sulsel Usai Ricuh, Peserta Diverifikasi Ulang
2 min read
Sekjen DPP KNPI Almanzo Bonara (kiri) didamping wakil ketua umum Lidikson Siringoringo di Kota Makassar. (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) resmi mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XVI KNPI Sulawesi Selatan setelah forum tersebut berakhir ricuh di Hotel Horison Makassar, Selasa (9/12/2025).
Kericuhan Musda KNPI Sulsel dipicu persoalan verifikasi Organisasi Kepemudaan (OKP) peserta Musda.
Advertisement
Insiden itu bahkan menyebabkan Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Lidikson Siringoringo, mengalami pemukulan oleh peserta yang terlibat dalam kekacauan.
Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Almanzo Bonara, menjelaskan bahwa panitia pengarah Musda diduga memaksakan forum tetap diikuti 59 OKP berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda). Padahal, keputusan tersebut tidak diakui oleh DPP.
“DPP akhirnya mengambil sikap untuk mengambil alih proses konsolidasi Rapimpurda dan Musda, DPP tetap akan menyelenggarakan tetapi semuanya akan dipimpin langsung oleh DPP,” kata Almanzo Bonara saat ditemui di Kota Makassar, Selasa (9/12/2025).
Ia menegaskan bahwa Musda KNPI Sulsel tetap akan dilanjutkan, namun seluruh tahapan akan dipimpin langsung DPP KNPI.
“Semua peserta Musda dan Rapimpurda tetap akan kami undang. Termasuk dua kandidat ketua, tetap kami informasikan untuk hadir dalam Musda yang dipimpin langsung oleh DPP,” ujarnya.
Terkait jadwal lanjutan Musda, Almanzo menyebut pihaknya sedang memfinalkan waktu yang tepat agar situasi tetap kondusif.
“Kami sementara menggodok jadwalnya. Dalam waktu dekat akan kita umumkan, bisa sore ini, malam ini, atau besok. Kami menjaga suasana tetap ‘cooling down’ supaya semua terkonsolidasi dengan baik,” jelasnya.
DPP menegaskan proses konsolidasi KNPI Sulsel tidak akan ditunda meski terjadi kericuhan.
“Proses konsolidasi tetap jalan. Tidak ada penundaan. Tapi demi menjaga kondusivitas, DPP mengambil alih penuh agar forum berjalan sesuai aturan,” tegas Almanzo.
Terkait aksi kekerasan yang menimpa Waketum Lidikson Siringoringo, DPP memastikan langkah hukum tetap ditempuh.
“Aksi pemukulan itu mencederai organisasi karena yang menjadi korban adalah pimpinan pusat. Proses hukum tetap berjalan,” kata Almanzo.
“Namun sebagai organisasi, kami juga akan membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan apabila memungkinkan,” pungkasnya.
