Bupati Luwu Timur Larang Dapur MBG Beroperasi Tanpa 3 Sertifikat Ini
2 min read
Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam memimpin rapat koordinasi percepatan program MBG. (Foto: Warta Lutim)
Majesty.co.id, Luwu Timur — Bupati Kabupaten Luwu Timur Irwan Bachri Syam, menegaskan bahwa dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diperbolehkan beroperasi jika belum memiliki tiga sertifikat penting.
Tiga sertifikat yang harus dimiliki dapur MBG di Luwu Timur yaitu Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Penggunaan Air Layak Pakai.
Hal itu disampaikan Irwan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan program MBG yang digelar di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati Luwu Timur, Rabu (8/10/2025).
“Kalau ketiga sertifikat ini tidak dimiliki MBG kita, tidak usah beroperasi dulu,” tegas Irwan didampingi Wakil Bupati Puspawati Husler.
Baru Dua Dapur MBG Beroperasi
Irwan mengungkapkan, dari 24 hingga 30 titik dapur MBG yang direncanakan di Luwu Timur, baru dua yang beroperasi, masing-masing di Malili dan Towuti.
“Namun ini belum sesuai target kita, minimal 50 persen dapur MBG seharusnya sudah berjalan,” ujarnya.
Bupati juga meminta 13 yayasan mitra penyedia MBG untuk segera beroperasi. Ia memberi waktu 45 hari untuk menuntaskan persiapan, termasuk kelengkapan izin dan sertifikasi.
“Kalau dalam waktu itu belum juga beroperasi, akan kami laporkan dan pendaftarannya bisa dibatalkan,” tegasnya.
Irwan menambahkan, pihaknya bersama Wakil Bupati, Kapolres, dan Pabung akan melakukan inspeksi langsung ke dapur MBG guna memastikan kelayakan dan kesesuaian di lapangan.
SPPG Akan Awasi via Media Sosial
Sementara itu, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Luwu Timur, Sasmita, menyampaikan bahwa pihaknya akan mewajibkan Kepala SPPG membuat akun media sosial resmi sebagai sarana monitoring menu dan standar gizi sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional.
“Di setiap kecamatan akan ada Koordinator Kecamatan (Korcam) yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan MBG lintas wilayah. Calon Kepala SPPG juga diminta membuat MoU dengan sekolah agar MBG tepat sasaran,” jelasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bahri Suli, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Masdin, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Camat, yayasan pelaksana MBG, serta tamu undangan lainnya. (Ril/Adv)
