Panja DPRD Sulsel Usul Gubernur Copot Kepala Samsat Tak Capai Target
3 min read
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0;?brp_del_th:null;?brp_del_sen:null;?delta:null;?module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 2;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 41;
Suasana rapat panja DPRD Sulsel terkait LKPJ Gubernur di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (7/5/2025). (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Anggota DPRD Sulsel yang tergabung dalam panitia kerja atau Panja Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban Gubernur Sulsel tahun Anggaran 2024, mengusulkan pemberhentian Kepala UPT Samsat yang tidak memenuhi target pendapatan.
Usulan pencopotan kepala UPT Samsat mengemuka dalam rapat panitia Panja LKPJ Gubernur dengan Kepala Bapenda Sulsel di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (7/5/2025).
Anggota Panja dari Fraksi Nasdem, Mizar Roem dalam rapat awalnya meminta Plt. Kepala Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh untuk membuka data-data terkait pencapaian tertinggi dan terendah 25 UPT Samsat.
“Boleh gak kami dibukakan data, mana UPT kinerjanya yang paling bagus, mana kinerja terendah? Karena saya di Panja ini, kinerja itu dimasukkan dalam rekomendasi,” kata Mizar Roem.
Menurut Mizar Roem, kepala UPT Samsat tidak laiak dipertahankan jika kinerjanya tidak mencapai target tahun 2024. Apalagi, jika kepala samsat hanya titipan pejabat tertentu.
“Karena UPTD ini ujung tombaknya Bapenda. Kalau UPTD-nya tumpul, yakinlah pendapatan akan rendah,” jelas Mizar.
Menanggapi pernyataan Mizar, Reza Faisal Saleh memaparkan kinerja UPT Samsat dengan pencapaian tertinggi pada 2024. Salah satunya adalah UPT Samsat Selayar.
Reza menyebut UPT Samsat Selayar mencapai realisasi tertinggi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan capaian 104,27 persen.
“Kalau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [BBNKB] UPT Sinjai tertinggi. Terus, pajak air permukaan di UPT Samsat Makassar II,” kata Reza.
Selain itu, daerah paling rendah untuk PKB dari 24 UPT yang tidak capai targetnya yaitu UPT Bulukumba sebesar 95,2 persen.
Menurut Reza, target pencapaian UPT Samsat berbeda-beda. Hal ini disebabkan tidak semua daerah di Sulsel punya objek pajak atau pendapatan yang sama.
“Kalau BBNKB (paling rendah) UPT Selayar dan Soppeng karena memang tidak ada target. Ada targetnya dan tidak capai realisasi itu UPT Enrekang,” imbuh Reza.
Mendengar pemaparan Bapenda Sulsel, Mizar Roem menandaskan LKPJ akan menjadi acuan bagi gubernur Andi Sudirman Sulaiman untuk mengevaluasi jajarannya di sektor pendapatan.
“Ini gunanya LKPJ, supaya transparan, supaya pak gubernur punya dasar penilaian,” tandas Mizar.
Senada dengan Mizar Roem, anggota DPRD Sulsel Fraksi Golkar Lukman B. Kady mendorong Panja LKPJ Gubernur untuk memasukkan nama-nama UPT yang tidak capai target agar diganti.
“Izin pimpinan, teman-teman kepala UPT yang tidak capai target wajib masuk dalam laporan untuk direkomendasi. Itu intinya, rekomendasi pergantian untuk yang tidak capai target,” tutur Lukman B. Kady dalam rapat tersebut.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
