Wali Kota Makassar Minta Camat-Lurah Jangan Ukur Keberhasilan dari Banyaknya Program

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah di Balai Kota. (Ist)

Majesty.co.id, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta jajaran camat dan lurah tidak lagi mengukur keberhasilan kerja hanya dari banyaknya kegiatan maupun serapan anggaran.

Menurut Munafri, orientasi pemerintahan di tingkat wilayah harus bergeser dari sekadar menjalankan program menjadi penciptaan public value dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).

Advertisement

Munafri mengatakan paradigma pemerintahan harus bergerak dari government menuju governance, kemudian satu langkah lebih jauh menjadi impactful governance.

“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Munafri.

Ia meminta jajarannya tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi berperan sebagai orkestrator yang mampu menggerakkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan bersama.

“Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya,” jelasnya.

Munafri menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran. Camat dan lurah harus melihat manfaat serta dampak program bagi masyarakat.

“Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi,” tuturnya.

“Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya,” sambung Appi.

Menurutnya, besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan sebuah program. Pemerintah harus mampu menjawab perubahan apa yang dihasilkan program terhadap kehidupan masyarakat.

Ia juga meminta warga dilibatkan sebagai co-creator, bukan sekadar penerima program pemerintah.

“Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama,” tegasnya.

Karena itu, Munafri meminta camat dan lurah turun langsung ke lapangan untuk memahami persoalan warga dan memastikan program pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyoroti pola kerja birokrasi yang masih sektoral. Menurutnya, batas administrasi tidak boleh menjadi alasan ketika persoalan masyarakat membutuhkan penanganan bersama.

Munafri mencontohkan persoalan sampah di wilayah yang berbatasan antarkecamatan.

“Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama,” katanya.

Ia meminta camat membangun komunikasi lintas wilayah agar persoalan masyarakat dapat segera ditangani.

Selain kolaborasi, Munafri menekankan pentingnya integritas, inovasi, dan akuntabilitas aparatur. Menurutnya, tugas camat dan lurah tidak berhenti pada kehadiran, absensi, serta penyelesaian administrasi.

“Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana,” sindir Wali Kota.

Munafri juga meminta inovasi yang dibuat camat dan lurah benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat. Inovasi, kata dia, tidak boleh berhenti pada output, tetapi harus menghasilkan outcome.

“Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana,” jelasnya.

Ia mencontohkan bantuan kandang ayam kepada masyarakat. Program tersebut harus disertai perencanaan mengenai pengelolaan, penerima, pemanfaatan, dan dampaknya terhadap ekonomi keluarga.

Munafri juga menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah.

Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Warga tidak lagi hanya membutuhkan pelayanan administratif, tetapi pelayanan yang cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan memberikan manfaat.

“Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Munafri menilai perubahan tersebut harus dimulai dari tingkat wilayah karena camat dan lurah merupakan jajaran pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

Ia juga meminta jajaran wilayah menyelesaikan pekerjaan utama sejak pagi agar siang hingga sore dapat digunakan untuk melakukan kontrol dan evaluasi.

“Saya berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah selesai dari tadi pagi, sehingga saat ini sudah sisa kontrol yang dijalankan,” harapnya.

Munafri menegaskan, transformasi menuju impactful governance menjadi bagian dari arah kepemimpinan Pemerintah Kota Makassar dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah, kata dia, tidak lagi cukup bertanya berapa banyak program yang telah dilaksanakan, tetapi harus mampu mengukur seberapa besar perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.