Bawaslu Torut Ingin Perempuan Terlibat aktif Awasi Pilkada 2024
2 min read
Ketua Bawaslu Torut Brikken Linde Bonting saat memberikan sambutan pada acara Pemilih Perempuan Menyapa di Rantepao, Senin (24/6/2024). (Foto: Majesty/Febry)
Majesty.co.id, Toraja Utara – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Toraja Utara (Torut), Sulawesi Selatan, mendorong kelompok perempuan untuk terlibat aktif berpartisipasi dalam mengawasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Torut 2024.
Komitmen Bawaslu Torut meningkatkan pengawasan partisipatif perempuan ditandai dengan penandatangan MoU bersama Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Persatuan Wanita Gereja Toraja (PWGT). Acara itu digelar di Toraja Heritage Hotel, Rantepao, Senin (24/6/2024).
Anggota Bawaslu Torut Devisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bonnie Freedom, menyebut perempuan punya peran strategis dalam mengawasi pemilu.
“Peran dan partisipasi perempuan secara aktif dan kritis diperlukan agar tidak terjadi praktik-praktik penyimpangan pemilu secara terbuka,” kata Bonnie.
Menurut Bonnie, selama ini keterlibatan perempuan dalam proses pengawasan pemilu masih rendah. Itu terjadi karena masih ada kekhawatiran dari kelompok perempuan.
“Dalam pertemuan ini kota belajar bagaimana pemilih perempuan bisa berdaya dalam mengawasi yang relevan dengan kerja-kerja Bawaslu. Serta kami butuh dukungan stakeholder yang ada, bagaimana membuat persamaan gender karena perempuan rentan dirugikan dalam setiap pemilihan,” ungkap Bonnie.
Sementara Ketua Bawaslu Torut, Brikken Linde Bonting mengungkapkan, partisipasi pemilih perempuan secara nasional lebih dari pemilih laki-laki saat Pemilu 2024.
“Seperti di Toraja Utara sendiri dari Pemilu ke Pemilu, jumlah pemilih perempuan selalu di atas jumlah pemilik laki-laki,” katanya.
Brikken mengajak para perempuan agar benar-benar sadar politik dengan harapan ada pengawasan partisipatif khusus dari perempuan, baik melalui kelembagaan maupun kepemudaan.
“Perempuan bisa menjadi pengawas Pemilu di tengah maraknya praktik pelanggaran, seperti politik uang, netralitas ASN, serta isu SARA,” ujar Brikken.
“Dengan itu kami berharap betul bahwa mengawal demokrasi tidak hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau bawaslu sebagai leading sektor pengawasan, tetapi juga pemilih perempuan. Mari para pengurus perempuan untuk lebih aktif lagi,” ajak Brikken.
Penulis: Febry
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
