Bikin 16 Kredit Fiktif, Kepala Unit Bank di Makassar Dijebloskan ke Penjara
3 min read
Tersangka dugaan korupsi kredit fiktif memakai baju tahanan Kejati Sulsel saat dibawa ke sel tahanan Lapas Makassar, Senin (16/11/2026). (Foto: Kejati Sulsel)
Majesty.co.id, Makassar — Seorang Kepala Unit bank milik negara di Kota Makassar inisial AH, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sulsel dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, kepala unit bank pelat merah itu diduga merekayasa 16 pengajuan kredit yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,3 miliar.
AH jadi tersangka kredit fiktit sejak 10 November 2026 dan dijebloskan ke sel tahanan pada Senin (16/11/2026).
“Sebagai tindak lanjut, setelah dinyatakan sehat oleh tim dokter dari Klinik Adhyaksa, Tersangka AH langsung ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas 1 Makassar,” kata Soetarmi dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Soetarmi mengungkapkan, AH yang menjabat sebagai kepala unit diduga melakukan manipulasi pengajuan kredit selama periode Februari hingga Mei 2026.
Modus yang digunakan yakni merekayasa data dan persyaratan pengajuan pinjaman.
Proses pengajuan hingga pencairan kredit tersebut diduga dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Dari perbuatan culas tersebut, tersangka mencairkan enam belas kredit fiktif. Tindakan manipulatif AH ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp2.315.754.000 atau dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah,” urai Soetarmi.
Kejati Sulsel masih mendalami perkara tersebut untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Penyidik juga mengimbau seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses hukum.
“Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Saksi dilarang keras melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara,” tegasnya.
Untuk mempercepat penyelesaian penyidikan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, penyidik berencana melakukan sejumlah langkah lanjutan, termasuk penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana dan aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Soetarmi memastikan penyidik akan menangani perkara ini secara profesional dan berintegritas dengan memegang prinsip Zero KKN.
Atas dugaan perbuatannya, AH disangkakan dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara itu, sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
PEMBERITAHUAN HAK CIPTA: Seluruh konten yang dipublikasikan di Majesty.co.id dilindungi dan tidak diperkenankan untuk diambil, disalin, didistribusikan, dipublikasikan ulang, maupun digunakan untuk keperluan crawling atau pengindeksan otomatis oleh sistem AI tanpa izin tertulis dari Redaksi Majesty.co.id.
