Anggota DPRD Luwu SPB Jadi Tersangka Perusak Kuburan di Area Tambang PT Masmindo

Ilustrasi. Suasana rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Luwu beberapa waktu yang lalu. (Foto: Facebook/Protokol Luwu)

Majesty.co.id, Luwu – Polres Luwu, Sulawesi Selatan, menetapkan Anggota DPRD setempat berinisial SPB sebagai tersangka dugaan perusakan makam Nekpong Titing di area tambang emas PT Masmindo Dwi Area, Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong.

Penetapan SPB sebagai tersangka perusakan makam disampaikan Kasi Humas Polres Luwu, Iptu Yakobus Rimpung.

“Iya sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Yakobus saat dihubungi Majesty.co.id, Jumat (13/11/2026).

SPB diduga merusak makam Nekpong Titing saat masih menjabat sebagai Kepala Desa Rante Balla. Ia dilapor ke Polres Luwu keluarga Titing pada 2021.

Desa itu kini jadi area tambang emas PT Masmindo, anak usaha PT Indika Energy Tbk.

Meski SPB telah berstatus tersangka, Iptu Yakobus memastikan proses penyidikan perkara tersebut masih berjalan.

Penyidik saat ini tengah merampungkan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. “Sementara dirampungkan berkasnya,” jelas Yakobus.

Sebelumnya, penanganan kasus dugaan perusakan makam Nekpong Titing menjadi sorotan Komisi III DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Jakarta pada 7 Oktober 2026.

Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta Polres Luwu mengusut tuntas perkara yang telah bergulir sejak 2021 itu.

Saat itu, Kapolres Luwu AKBP Andreas Nurcahyo, mendapat kritik dari sejumlah anggota Komisi III karena penanganan kasus tersebut dinilai berjalan lambat.

Menurut Andreas, SPB diduga merusak makam karena mengklaim lokasi kuburan tersebut berada di atas lahan miliknya.

Namun, berdasarkan hasil penyelidikan Polres Luwu, tanah tempat makam itu berada tidak termasuk dalam wilayah sertifikat milik SPB.

Perwakilan keluarga Nekpong Titing, Golda Titing dalam RDP di Senayan mengungkapkan bahwa kuburan kakek-neneknya itu masih ada pada tahun 2024.

Namun, pada saat ini, di lahan tersebut sudah berdiri bangunan milik PT Masmindo. Pihak keluarga tak tahu di mana jasad itu berada.

Selain perkara perusakan makam, Komisi III DPR dalam rapat yang dipimpin Habiburokhman juga memerintahkan Polres Luwu dan Polda Sulsel mengusut seluruh dugaan tidak pidana dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Masmindo Dwi Area.