Praperadilan Kedua Ditolak, Bahtiar Baharuddin Sah sebagai Tersangka Kasus Bibit Nanas Sulsel

Sidang praperadilan penetapan tersangka kedua eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin sebagai tersangka kasus bibit nanas di Pengadilan Negeri Makassar. (Foto: Ist/HO)

Majesty.co.id, Makassar — Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan kedua yang diajukan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin sebagai tersangka kasus bibit nanas terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Putusan tersebut dibacakan Hakim Tunggal Arwana dalam sidang di PN Makassar pada Senin (9/11/2026). Hal ini dikonfirmasi Kasipenkum Kejati Sulsel, Soetarmi.

Soetarmi menyebut, hakim tunggal menolak seluruh dalil permohonan Bahtiar.

“Dengan ditolaknya permohonan tersebut, penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60 miliar tetap berlaku,” kata Soetarmi dalam keterangan tertulis.

Dalam pertimbangan hukumnya, Arwana menjelaskan bahwa praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 hingga Pasal 164 KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 merupakan mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Pemeriksaan praperadilan, menurut pertimbangan hakim, dibatasi pada aspek formil.

Karena itu, dalil Bahtiar yang menyatakan kepala daerah tidak bertanggung jawab atau tidak terlibat dalam pengadaan bibit nanas tidak dipertimbangkan karena telah memasuki ranah pembuktian pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait keberatan mengenai penggunaan alat bukti, hakim menilai pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah.

Sementara itu, penilaian terhadap bobot alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara.

Hakim juga menegaskan bahwa sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti dalam penyidikan sebelumnya tidak sah, alat bukti tersebut tetap dapat digunakan.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 dan pendapat ahli hukum pidana Hibnu Nugroho serta Makkah HM yang dihadirkan dalam persidangan, hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya bertumpu pada substansi keterangan yang baru, bukan pada orangnya.

Hakim selanjutnya menyatakan Kejati Sulsel telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka.

Mengenai keberatan atas tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) KUHAP, hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan penyidik kepada Bahtiar saat pemeriksaan.

Karena itu, ketiadaan pencantuman secara tertulis tidak serta-merta membuat penetapan tersangka tidak sah.

Hakim juga menolak dalil keberatan Bahtiar mengenai penyebutan namanya dalam surat dakwaan perkara lain karena dinilai tidak berdasar hukum.

Soetarmi mengapresiasi hakim yang dinilai telah memeriksa perkara secara objektif dan komprehensif berdasarkan fakta hukum di persidangan.

“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujar Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026).

Soetarmi juga mengapresiasi Tim Jaksa Kuasa Termohon yang telah mempertahankan argumen hukum dan mematahkan dalil pemohon selama persidangan.

“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” tandas Soetarmi.

Pada Juni 2026, hakim tunggl PN Makassar mengabulkan praperadilan yang dimohonkan Bahtiar Baharuddin.

Saat itu, hakim Muhammad Adil Kasim dalam amar putusannya menyatakan penetapan tersangka Bahtiar oleh penyidik Kejati Sulsel adalah prematur.

Tapi, pada September 2026, Kejati Sulsel kembali mentersangkakan Bahtiar Baharuddin untuk kasus yang sama.