Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran di Makassar, Mahasiswa Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional
2 min read
Aksi unjuk rasa mahasiswa di bawah Flyover, Kota Makassar, Selasa (20/10/2026). (Foto: Majesty.co.id/Str/Anca)
Majesty.co.id, Makassar — Massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Demokratik (Komrad) menggelar unjuk rasa memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Flyover, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Selasa (20/10/2026).
Dalam aksi tersebut, demonstran mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat melibatkan lebih banyak pihak, termasuk melalui bantuan internasional.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Dua Tahun Tidak Patuh” dan “#Indonesia Berisik” dari atas jembatan layang. Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi secara bergantian.
Aksi tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas di sekitar Flyover Makassar setelah massa menutup sebagian badan jalan hingga menyebabkan kemacetan.
Koordinator Komrad, Muhammad Nur Hidayat, mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah konkret dalam menangani dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Dan kami sampaikan dengan jelas dari Kota Makassar bahwa karhutla itu harus segera mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang ada di wilayah Indonesia dan menerima bantuan internasional,” kata Hidayat.
Menurutnya, penetapan status bencana nasional diperlukan untuk memperluas koordinasi dan dukungan dalam penanganan karhutla.
“Dan segera menetapkan bahwa Indonesia darurat kemanusiaan dan juga bencana nasional. Ini harus ditetapkan bencana nasional sehingga semua mampu bersama-sama membantu,” tegasnya.
Hidayat juga menyoroti dampak kabut asap yang dinilainya telah menjadi perhatian negara-negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.
“Kami malu sebagai rakyat Indonesia ketika negara lain mengecam Indonesia seperti Singapura, seperti yang ada di wilayah Malaysia menggugat Indonesia akibat daripada asap yang tidak ber-KTP itu,” ujarnya.
Selain persoalan lingkungan, Komrad menyampaikan kritik terhadap kondisi ketenagakerjaan dan sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Dari Kota Makassar, hari ini kita melihat masih banyak ketimpangan terhadap buruh,” katanya.
Massa turut menyoroti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta peran Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan.
Melalui aksi tersebut, Komrad meminta pemerintah memprioritaskan penanganan karhutla, memperhatikan kesejahteraan buruh, dan memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan.
Penulis: Anca/Str
PEMBERITAHUAN HAK CIPTA: Seluruh konten yang dipublikasikan di Majesty.co.id dilindungi dan tidak diperkenankan untuk diambil, disalin, didistribusikan, dipublikasikan ulang, maupun digunakan untuk keperluan crawling atau pengindeksan otomatis oleh sistem AI tanpa izin tertulis dari Redaksi Majesty.co.id.
