Dewan Protes Kecilnya Anggaran Perlindungan Perempuan DP3A Sulsel, Printer Pun Digilir
3 min read
Jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Sulsel saat mengikuti rapat pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2026 di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (23/9/2026). (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar — Minimnya anggaran untuk program pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Sulawesi Selatan mendapat sorotan Komisi E DPRD Sulsel.
Sorotan itu muncul dalam rapat Komisi E DPRD Sulsel bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Sulsel.
Rapat ini membahas Ranperda APBD Perubahan 2026 di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (22/9/2026).
Dalam rapat tersebut terungkap sejumlah program DP3A-Dalduk KB memiliki alokasi anggaran yang relatif terbatas.
Untuk program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dialokasikan Rp1,37 miliar, sedangkan program Perlindungan Perempuan sebesar Rp752,9 juta.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Yeni Rahman mempertanyakan besaran anggaran DP3A-Dalduk KB yang dinilai belum sebanding dengan luasnya kewenangan dinas tersebut.
“Anggarannya 4,5 miliar untuk skala Sulawesi Selatan? Dengan begitu banyak kewenangannya, belum bicara anak, belum bicara ibu, belum bicara KB,” ujar Yeni Rahman.
Yeni kemudian meminta Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tenri Indah memberikan perhatian terhadap alokasi anggaran untuk urusan perempuan dan anak.
Menurut legislator Fraksi PKS tersebut, persoalan anggaran itu menjadi perhatian penting bagi DPRD Sulsel, apalagi pimpinan dewan merupakan perempuan.
“Ini di mana wajahnya DPRD Provinsi? Pimpinan ta perempuan, baru anggaran perlindungan perempuan cuma 6 miliar. Ini dipertaruhkan kepempinan perempuan,” tutur Yeni.
“Seandainya saya pimpinan, saya tidak akan tanda tangani APBD kalau anggaran perempuan belum jelas,” tegas Yeni, disambut tepuk tangan peserta rapat.
Printer Harus Digilir
Selain anggaran program, persoalan keterbatasan belanja modal dan operasional kantor juga mencuat dalam rapat.
Salah seorang kepala bidang di DP3A-Dalduk KB Sulsel mengungkapkan kondisi keterbatasan fasilitas kerja, termasuk penggunaan printer yang harus digilir antarbagian.
Ia mengatakan kondisi tersebut terjadi setelah adanya arahan agar belanja modal tidak dilakukan pada tahun anggaran 2026.
“Kami juga menyampaikan sebenarnya kami sangat mengharapkan ada penunjang untuk belanja apa printer, komputer seperti itu pimpinan. Cuma, cuma arahan pimpinan untuk tahun ini tidak boleh dulu ada belanja modal,” tutur kabid kepada pimpinan rapat Andi Tenri Indah.
“Namun kondisinya kami sangat memprihatinkan. Ini saya curhat, pimpinan. Karena satu printer dipindah-pindahin ke setiap bagian,” katanya.
Berikut rincian anggaran yang disampaikan dalam rapat Komisi E DPRD Sulsel:
– Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Rp10.763.227.077,78
– Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan: Rp1.375.599.900
– Perlindungan Perempuan: Rp752.988.872
-Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak: Rp11.941.600
– Pemenuhan Hak Anak (PHA): Rp591.200.000
– Perlindungan Khusus Anak: Rp88.969.000
– Peningkatan Kualitas Keluarga: Rp450.076.000
– Pengendalian Penduduk: Rp49.999.700
– Pembinaan Keluarga Berencana (KB): Rp5.021.700
– Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS): Rp1.218.124.900
PEMBERITAHUAN HAK CIPTA: Seluruh konten yang dipublikasikan di Majesty.co.id dilindungi dan tidak diperkenankan untuk diambil, disalin, didistribusikan, dipublikasikan ulang, maupun digunakan untuk keperluan crawling atau pengindeksan otomatis oleh sistem AI tanpa izin tertulis dari Redaksi Majesty.co.id.
