Demo Serikat Pekerja Maritim di Makassar Soroti Kelangkaan BBM hingga Desak Prabowo Mundur

Aksi unjuk rasa Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia di bawa jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (27/8/2026). (Foto: Majesty.co.id/Anca/Str)

Majesty.co.id, Makassar – Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di Fly Over (FO), Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/8/2026).

Pantauan di lokasi, massa Federasi Serikat Pekerja Maritim membakar ban hingga memblokade jalan.

Demo 27 Agustus serentak itu mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan.

Ketua Federasi Serikat Maritim Indonesia Kota Makassar, Fikasianus Icang mengatakan, demo ini merupakan respons terhadap perjuangan sejumlah elemen masyarakat di Jakarta.

“Jadi terkait dengan aksi ini, itu kita merespons perjuangan-perjuangan kawan-kawan yang ada di Jakarta sana, yang kemudian terdapat beberapa isu-isu yang tersebar di media sosial itu kemudian kita di Kota Makassar dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia Kota Makassar itu kemudian menanggapi positif terkait dengan perjuangan itu di Jakarta,” kata Fikasianus.

Fikasianus mengatakan ada sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut, mulai dari kualitas pendidikan, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kebijakan perpajakan.

“Jadi, yang pertama itu kita menyoroti terkait dengan kualitas pendidikan kita. Kualitas pendidikan kita ini kita nilai itu mengalami kemunduran,” ujarnya.

Menurutnya, kelangkaan BBM khususnya Solar berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, khususnya kaum buruh.

“Kami setengah mati itu untuk mencari bahan bakar untuk dipakai sebagai angkutan aktivitas sehari-hari, nah, terjadi kemacetan di mana-mana. Ini kan akibat dari dampak kelangkaan dari BBM itu sendiri,” katanya.

Ia menyebut antrian kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk kendaraan besar dan kontainer, menjadi salah satu dampak yang terlihat akibat persoalan BBM.

Kondisi tersebut, kata dia, turut mengganggu aktivitas masyarakat dan pekerja.

Soal MBG, Fikasianus menilai pelaksanaan program tersebut berdampak terhadap harga sejumlah bahan pokok yang kemudian berpengaruh pada daya beli masyarakat.

“Nah, kemudian kita juga menyoroti terkait dengan program makan bergizi gratis. Nah, yang di mana, usaha harus makan bergizi gratis ini ada bentuknya, tetapi pada realita di lapangan itu menyebabkan beberapa bahan pokok itu harganya melonjak naik,” tutur Fikasianus.

Menurut dia, kenaikan harga bahan pokok semakin dirasakan kaum buruh karena kondisi upah yang dinilai belum menentu. Ia juga mengkritik berbagai kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat.

Dalam pernyataan sikapnya, massa juga menyoroti hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, serta memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas berbagai persoalan tersebut, Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia Kota Makassar menyampaikan sejumlah tuntutan.

Mereka mendesak Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Fikasianus mengatakan pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki berbagai kebijakan yang menjadi sorotan masyarakat.

Penulis: Anca/Str