HMI Sulsel-Ombudsman Jalin Kolaborasi Perkuat Riset Advokasi Publik
4 min read
Audiens Tim Advokasi Badko HMI Sulsel di kantor Ombudsman Perwakilan Sulsel di Makassar. (Foto: Istimewa)
Majesty.co.id, Makassar — Tim Advokasi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan menggandeng Ombudsman Perwakilan Sulsel untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi HMI Sulsel di kantor Ombudsman Sulsel, Kota Makassar, Rabu (22/7/2026). Hal ini sebagai bagian dari persiapan Riset Advokasi Publik yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026.
Forum riset Badko HMI Sulsel bakal menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait evaluasi tata kelola Program Strategis Nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Audiensi dihadiri Tim Advokasi Publik Badko HMI Sulsel, yakni Iwan Mazkrib dari Bidang Perlindungan HAM, Muhammad Arrijal dari Bidang Infokom, Andi Massakili dari Bidang Kesehatan Masyarakat, serta Armil Adriansyah dari Bidang Infokom.
Rombongan diterima Asisten Ombudsman Perwakilan Sulsel, Hasrul Eka Putra, bersama Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), Herwin Gunawan.
Iwan Mazkrib mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari tahapan advokasi publik yang dibangun HMI Sulsel, mulai dari pengumpulan data, aksi advokasi sebanyak tiga jilid yang disertai pengaduan, hingga riset dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
“Silaturahmi ini merupakan bagian dari agenda Riset Advokasi Publik sebagai tahapan menuju penyusunan rekomendasi kebijakan nasional terkait evaluasi tata kelola Program Strategis Nasional dalam perspektif keadilan substantif, evidence-based policy, dan pengawasan konstitusional,” ujar Iwan.
Menurutnya, agenda tersebut menjadi relevan karena PSN memiliki dampak langsung terhadap masyarakat sehingga membutuhkan pengawasan yang tidak berhenti pada kritik semata, tetapi dilanjutkan dengan pengumpulan data, dialog kelembagaan, serta perumusan rekomendasi kebijakan.
“Kunjungan Tim Advokasi HMI Sulsel ke Ombudsman merupakan agenda lanjutan menuju forum riset dan rekomendasi kebijakan. Ini adalah bagian dari partisipasi publik dan pengawasan konstitusional,” katanya.
Iwan menjelaskan, HMI Sulsel juga mendorong keterlibatan Ombudsman Perwakilan Sulsel sebagai panelis sekaligus mitra strategis dalam forum Riset Advokasi Publik.
“Silaturahmi ini sekaligus untuk memperoleh masukan mengenai aspek pengawasan pelayanan publik, pencegahan maladministrasi, serta penguatan tata kelola Program Strategis Nasional.
Rekomendasi yang disusun nantinya diharapkan dapat menjadi bahan bagi legislatif dan pemerintah pusat, dengan membawa perspektif daerah, khususnya Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, forum tersebut akan mempertemukan berbagai unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Strategis Nasional, mulai dari lembaga negara, pemerintah, legislatif, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, komunitas, NGO, hingga masyarakat umum.
Sementara itu, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Hasrul Eka Putra, menyambut positif agenda advokasi dan riset yang digagas BADKO HMI Sulsel.
“Terima kasih atas kunjungan teman-teman HMI Sulsel. Agenda advokasi publik yang dilakukan sangat relevan dengan kewenangan Ombudsman,” ujar Hasrul.
Ia mengatakan, Ombudsman memiliki perhatian terhadap pengawasan pelaksanaan Program Strategis Nasional, khususnya MBG dan KDMP.
Menurutnya, pengawasan terhadap program berskala besar tersebut membutuhkan partisipasi publik serta kolaborasi berbagai pihak.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan PSN, khususnya MBG dan KDMP, terus kami lakukan. Kami juga menerima pengaduan masyarakat dan melakukan pengawasan ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan,” katanya.
Hasrul mengungkapkan, Ombudsman Sulsel telah menjalankan berbagai langkah pengawasan dan pencegahan sejak 2025 karena menilai tata kelola Program Strategis Nasional membutuhkan pengawasan yang kuat dan berkelanjutan.
“Pengawasan terhadap tata kelola program strategis nasional masih perlu terus diperkuat. Karena itu, kegiatan teman-teman HMI ini tentu kami dukung,” ujarnya.
Menurut Hasrul, Ombudsman Sulsel terbuka untuk terlibat dalam proses penyusunan rekomendasi yang akan dihasilkan melalui forum Riset Advokasi Publik HMI Sulsel.
“Kami akan menyesuaikan dan menyusun rekomendasi, baik melalui keterlibatan dalam proses penyusunan maupun melalui rekomendasi tertulis. Pada prinsipnya, kami lebih menekankan pada penguatan rekomendasi pengawasan,” jelasnya.
Ia berharap kolaborasi antara Ombudsman dan mahasiswa dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan pelayanan publik.
“Semoga agenda kemitraan ke depan antara Ombudsman dan mahasiswa, khususnya HMI, senantiasa berjalan beriringan dalam mendukung pembangunan melalui pengawasan,” pungkas Hasrul.
