Puspawati Tegaskan Opini WTP bukti Keuangan Luwu Timur Akuntabel
4 min read
Wakil Bupati Luwu Timur Puspawati Husler (kiri) dalam rapat paripurna di kantor DPRD setempat. (Foto: Warta Lutim)
Majesty.co.id, Luwu Timur – Wakil Bupati Luwu Timur Puspawati Husler menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-14 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemkab Luwu Timur.
Pernyataan itu disampaikan Puspawati saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur, Malili, Senin (6/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte didampingi Wakil Ketua I Jihadin Paruge dan Wakil Ketua II Harisah Suharjo serta dihadiri anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah.
Dalam penyampaiannya, Puspawati menegaskan bahwa opini WTP ke-14 Luwu Timur merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.
Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan prinsip akuntabilitas.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN yang disampaikan Nurchalis Azis terkait tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, Puspawati mengatakan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah penghasil pendapatan akan terus didorong untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara lebih maksimal,” ungkapnya.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi NasDem yang disampaikan Suwati terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar Rp21,6 miliar lebih, Puspawati menjelaskan bahwa nilai tersebut berasal dari sisa kas dana BLUD, BOS, BOK, FKTP, dan kas daerah.
Menurutnya, SILPA tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran agar lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.
Menjawab pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan Bangkit Revormansyah Pratama terkait realisasi belanja modal yang mencapai 83,33 persen, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
“Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan terus meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan, mempercepat penyelesaian dokumen perencanaan teknis sejak awal tahun anggaran, mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perangkat daerah,” ujarnya.
Terkait pandangan Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) yang disampaikan I Wayan Suparta mengenai sejumlah temuan dalam pelaksanaan APBD berdasarkan hasil kunjungan lapangan, Puspawati menyebut masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Pemerintah Daerah akan terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, memperketat pengendalian mutu pekerjaan, mempercepat penyelesaian kegiatan sesuai jadwal, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah sehingga pelaksanaan APBD Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih optimal kepada masyarakat,” ungkapnya.
Adapun menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Andi Ahmad terkait pentingnya pemerataan kesejahteraan, diversifikasi ekonomi, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Puspawati menegaskan pemerintah daerah memiliki pandangan yang sama.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari stabilitas fiskal, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata.
“Oleh karena itu, selain menjaga disiplin fiskal, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan terus memperkuat belanja modal yang produktif, mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah,” pungkas Wabup Puspawati.
Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati berharap seluruh jawaban yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya dalam proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Apabila masih terdapat hal-hal yang belum diuraikan secara rinci dan teknis akan dibahas lebih lanjut pada sesi pembahasan tingkat selanjutnya,” tutup Wakil Bupati Luwu Timur.
