BGN Anggarkan Zoom Rp5,7 miliar Hanya untuk Koordinasi MBG
2 min read
Kolase. Layanan video konferens dan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana. (Foto: Humas BGN/Zoom Official)
Majesty.co.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan resmi terkait pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026 atau 9 bulan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, alokasi anggaran Zoom Rp5,7 miliat tersebut disiapkan untuk rapat koordinasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh tingkatan pusat dan daerah.
Dadan menjelaskan, berhasil tidaknya program MBG sangat bergantung pada kesamaan pemahaman para pelaksana terhadap arahan, pedoman, dan standar pelaksanaan yang ada.
Oleh karena itu, sarana komunikasi digital berkapasitas besar seperti Zoom senilai Rp5,7 miliar dianggap vital untuk menjaga keselarasan informasi di berbagai jenjang.
Dadan menilai koordinasi yang cepat dan serentak menjadi kunci utama keberhasilan distribusi layanan di lapangan.
“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujar Dadan dalam siaran pers di Jakarta, dikutip Minggu (26/4).
Layanan tersebut merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.
Fasilitas ini memiliki kapasitas sekitar 5 ribu pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50 ribu peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Penggunanya mencakup seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari tingkat pimpinan tinggi hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di daerah.
Fungsi utama layanan ini meliputi rapat koordinasi nasional, sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, hingga forum evaluasi program.
Dengan kapasitas jangkauan hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu, BGN berharap seluruh pelaksana di berbagai wilayah dapat menerima instruksi langsung secara utuh demi menjaga kualitas program yang seragam.
“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” tutup Dadan.
