La Tinro Kasihan Kondisi Kampus Swasta di Sulsel, Singgung Gaji Dosen Rp2 juta
3 min read
Tangkapan layar. Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung dalam rapat dengar pendapat bersama Kemendikti dan Rektor PTN-PTS di Gedung DPR RI, Senayan. (Foto: Youtube/Parlemen TV)
Majesty.co.id, Makassar – Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung mengaku miris dengan kondisi kampus swasta di daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan 3.
La Tinro membandingkan kondisi kampus swasta di Jakarta dengan di dapilnya yang dianggap kualitasnya sangat jauh, khususnya soal gaji dosen.
“Kami punya dapil perguruan tinggi swasta di sana sangat-sangat sulit dan kasihan,” ujar La Tinro dalam siaran langsung Parlemen TV saat rapat dengar pendapat dengan Kemendikti dan Rektor PTN-PTS di gedung DPR RI, Senayan, Selasa (10/2/2026).
La Tinro berasal dari Dapil Sulsel 3 yang meliputi Kabupaten Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara serta wilayah Luwu Raya termasuk Kota Palopo.
Anggota Fraksi Gerindra DPR RI itu tidak menyebut secara spesifik kampus swasta yang dianggap sangat kasihan di Dapil Sulsel 3 atau khususnya di Sulsel.
La Tinro hanya mengungkapkan gaji dosen kampus swasta di dapilnya yang sangat kecil jika dibanding dosen ASN kampus negeri.
“Dari misalnya dosen saja, saya bertanya beberapa perguruan tinggi swasta, dosennya hanya dengan gaji Rp2-3 juta bahkan tidak mendapatkan tunjangan kinerja (Tukin) yang berbeda dengan ASN,” tutur La Tinro.
Tukin dosen ASN kata La Tinro, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2025.
Untuk itu, La Tinro mendorong kampus seperti Universitas Paramadina dan Pelita Harapan di Jakarta bisa membantu kampus swasta di Sulsel agar dapat bersaing dari segi akademik maupun secara bisnis.
“Artinya saya ingin mencoba dan mudah mudahan bisa nanti dibanru beberapa perguruan tinggi swasta, khususnya di dapil kami,” kata La Tinro.
“Kami berusaha kalau bisa dari Universitas Paramadina atau Pelita Harapan memberikan gambaran-gambaran bagaimana mengelola pt agar bisa bersama ataupun bisa seperti apa yang dilakukan perguruan tinggi swasta yang sudah maju,” tambah La Tinro.
Selain soal kondisi kampus swasta, mantan bupati Kabupaten Enrekang ini juga meminta agar kuota jalur khusus penerimaan mahasiswa baru untuk kampus negeri bisa disamakan jumlahnya.
La Tinro mengambil contoh soal kuota jalur prestasi yang kerap berbeda setiap kampus negeri.
“Misalnya, tadi dikatakan penerimaan jalur prestasi 30 persen, maka seluruh PTN itu juga 30 persen. Jangan ada lagi perbedaan perbedaan antara PTN,” pinta La Tinro.
La Tinro mengingatkan hal tersebut setelah menerima laporan adanya dugaan manipulasi nilai rapor calon mahasiswa baru agar lulus masuk kampus negeri.
“Pernah saya mendapatkan kabar di khususnya Sulsel, bahwa jalur prestasi ini yang masuk PTN masih ada yang melakukan manipulasi data rapor dan lain-lain. Ini kami harapkan kalau ada yang terjadi begitu, agar dapat segera disampaikan ke kementerian,” pungkas La Tinro.
