WALHI Sulsel kritik Rencana Gubernur Andi Sudirman bentuk Satgas Cegah Demo
2 min read
Ilustrasi. Aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulsel yang dihadapkan dengan Satgas Pencegahan Demonstrasi. (Foto: AI Generated/Majesty.co.id)
Majesty.co.id, Makassar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menanggapi pernyataan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terkait rencananya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam mencegah dan menangani demonstrasi, rencana tersebut dinilai anti demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Rencana Andi Sudirman untuk menekan aksi demonstrasi adalah sikap anti demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel, Rahmat Kottir dalam siaran persnya, Rabu (11/2/2026).
Rahmat menjelaskan, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum seperti demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28E ayat 3.
Konsitusi menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Dari segi peraturan perundang-undangan kata Rahmat, rencana Andi Sudirman membentuk Satgas Penanganan Demonstrasi bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang.
“Sehingga satuan tugas ini tidak memiliki dasar hukum, justru akan terjadi inkonstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Rahmat.
Selain itu, Rahmat Kottir, menambahkan, meningkatnya demonstrasi di Sulsel diakibatkan peningkatan investasi yang tak sehat, pemerintah memberikan izin kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.
“Kami menilai, demonstrasi meningkat beberapa tahun terakhir akibat masifnya investasi. Penolakan masyarakat membuktikan bahwa kehadiran investasi tersebut tidak berpihak pada lingkungan dan masyarakat”, Katanya.
Rahmat menambahkan, meningkatnya bisnis ekstraktif di Sulsel dalam 5 tahun terakhir akan meningkatkan pula potensi konflik antara pemerintah sebagai regulator dengan masyarakat terimbas dampakmya.
Menurut Rahmat, hal ini akan memperburuk situasi yang terjadi di daerah karena investasi tidak menjawab problem sosial, ekonomi dan lingkungan.
“Pemerintah maupun perusahaan tidak melibatkan masyarakat secara bermakna dan partisipatif sehingga gelombang protes di sejumlah wilayah di Sulsel terus meningkat,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirmam Sulaiman berencana membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi yang bertugas menjadi jalur komunikasi antara pendemo dengan pemerintah.
Andi Sudirman menganggap penting Satgas Penanganan Demo karena aksi massa dinilai tidak baik untuk investasi ekonomi.
