Rugikan Masyarakat, Pengamat Dorong Rekonsiliasi Konflik Eksekutif-Legislatif Soppeng
3 min read
Dari kiri ke kanan. Pengamat politik dan pemerintahan Andi Luhur Prianto (kiri), jurnalis senior AS Kambie dan Direktur Profetik Institute, Asratillah dalam diskusi tentang Soppeng Kontemporer yang digelar di Kota Makassar, Selasa (10/2/2026). (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar — Hubungan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng dan DPRD Soppeng di Sulawesi Selatan yang tengah memanas menjadi sorotan tajam publik.
Konflik yang dipicu oleh isu penempatan pegawai PPPK Soppeng ini dinilai dapat menghambat eksekusi program pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD.
Dalam diskusi “Membaca Soppeng Kontemporer” di Makassar, Selasa (10/2/2026), Pengamat Sosial Politik Andi Luhur Prianto mengungkapkan bahwa Soppeng yang dulunya dikenal harmonis, kini mengalami eskalasi dinamika politik yang mengkhawatirkan.
Andi Luhur menilai, meski Soppeng memiliki banyak politisi kawakan, daerah ini sedang mengalami krisis nilai kebudayaan yang biasanya menjadi instrumen penyelesaian masalah secara informal.
“Kita surplus politisi, tapi krisis kebudayaan yang bisa menyelesaikan permasalahan secara informal. Kita berharap ada format rekonsiliasi yang ditawarkan atau jalur hukum yang ditempuh para pihak agar tidak saling mengunci,” ujar Andi Luhur.
Ia juga menekankan peran Wakil Bupati Soppeng, Selle Ks Dalle, sebagai figur yang diharapkan mampu membangun jembatan rekonsiliasi agar eksekutif dan legislatif kembali fokus pada tugas pelayanan publik.
Senada dengan itu, Direktur PT Indeks Politica Indonesia (IPI), Asratillah, memaparkan bahwa capaian positif Soppeng dalam lima tahun terakhir terancam sia-sia.
Data menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Soppeng berada di angka 73 sekian dan angka kemiskinan turun menjadi 4,11 persen.
“Prestasi pembangunan ini terancam jika konflik antara DPRD dan Pemkab terus berlanjut. Efeknya bisa masuk ke deadlock kebijakan, di mana pengambilan keputusan publik yang cepat menjadi terhambat,” jelas Asratillah.
Para pengamat memperingatkan tiga risiko besar jika konflik ini tidak segera diredam. Salah satunya adalah netralitas ASN.
Menurut Asratillah, birokrasi akan terseret dalam pusaran kepentingan politik elite akibat konflik tersebut.
Kemudian, kepercayaan publik terhadap Pemkab Soppeng maupun parlemen setempat akan menurun atau bahkan hilang akibat konflik ini.
Di sisi lain, Asratillah menyebut dampak dari konflik ini adalah “kelelahan politik”. Masyarakat akan merasa jenuh dengan pertikaian elite yang tidak memberikan manfaat langsung bagi hajat hidup orang banyak.
Diskusi tersebut menyimpulkan perlunya forum rekonsiliasi yang difasilitasi oleh pihak netral.
Untuk diketahui, konflik antara elite politik di Soppeng bermula dari dugaan penganiayaan yang dilakukan Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid dari Fraksi Golkar.
Farid yang juga putra mantan Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak dilapor ke polisi atas dugaan penganiayaan terhadap Kepala BKPSDM Soppeng, Rusman.
