Negeri MBG, Anak Mati Tanpa Pensil dan Buku
3 min read
Foto penulis, Muh. Ikbal. (Ilustrasi/Majesty.co.id/Ist)
Di sebuah sudut sunyi di Nusa Tenggara Timur (NTT), seorang siswa sekolah dasar memilih mengakhiri hidupnya. Bukan karena perang, bukan karena wabah, bukan pula karena bencana alam.
Ia pergi karena tak mampu membeli buku dan pena—alat paling dasar untuk menjadi murid—dengan harga tak sampai sepuluh ribu rupiah. Sepuluh ribu.
Nilai yang bagi sebagian dari kita bahkan tak cukup untuk membeli parkir atau segelas kopi. Namun di negeri ini, angka sekecil itu bisa menjadi batas antara hidup dan mati.
Tragedi ini bukan sekadar kabar duka. Ia adalah cermin retak yang memantulkan wajah pendidikan Indonesia. Kusam, timpang, dan kelelahan.
Ketika seorang anak merasa bahwa ketidakmampuan membeli alat tulis adalah aib yang tak tertahankan, di situlah pendidikan telah gagal—bukan pada nilai ujian, melainkan pada kemanusiaannya.
Ironi ini kian menyesakkan ketika kita menoleh ke arah kebijakan. Di saat seorang anak kehilangan masa depan karena buku dan pena, negara justru mengalihkan porsi besar anggaran pendidikan 2026—sekitar 47,5 persen—ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan nilai fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah.
Tidak ada yang menolak gizi. Anak-anak memang harus makan. Namun sejak kapan kita dipaksa memilih. Kenyang atau cerdas? Sejak kapan pendidikan direduksi menjadi perut yang terisi, sementara kepala dan hati dibiarkan kosong?
Undang-Undang telah berbicara tegas. Anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.
Amanat konstitusi ini bukan sekadar angka teknokratis, melainkan janji moral negara kepada setiap anak—bahwa pendidikan adalah hak, bukan kemurahan hati.
Ketika porsi itu disiasati, dipelintir, atau dialihkan tanpa memastikan kebutuhan paling dasar pendidikan terpenuhi, yang runtuh bukan hanya kepatuhan hukum, tetapi juga kepercayaan rakyat.
Apa arti ratusan triliun jika masih ada anak yang tak punya buku? Apa makna program megah jika pena menjadi barang mewah? Negara boleh bangga dengan skema besar dan slogan yang meriah, tetapi satu kematian saja karena alasan sesederhana ini sudah cukup untuk menyatakan alarm darurat.
Ini bukan soal salah satu program versus program lain. Ini soal urutan nurani: apakah negara benar-benar hadir di ruang kelas paling sepi, di tas sekolah yang kosong, di hati anak yang merasa tertinggal dan sendirian.
Kematian siswa SD di NTT adalah jeritan yang terlalu sunyi. Ia mengingatkan kita bahwa kebijakan tanpa empati bisa mematikan. Bahwa angka-angka anggaran, jika tak diturunkan menjadi buku, pena, guru, dan rasa aman di sekolah, hanyalah statistik dingin.
Pendidikan bukan sekadar memberi makan tubuh; ia harus memberi harapan pada jiwa.
Jika sepuluh ribu rupiah saja tak bisa disediakan oleh negara untuk anaknya, lalu apa arti Merdeka Belajar? Jika konstitusi hanya menjadi hiasan pidato, siapa yang bertanggung jawab atas nyawa yang melayang karena merasa tak layak bersekolah.
Di negeri ini, barangkali yang paling lapar bukan hanya perut anak-anak, melainkan keadilan dan empati kita. Selama itu dibiarkan, ironi akan terus berulang—dengan harga yang selalu sama, yakni masa depan, dan kadang nyawa.
Penulis: Muh. Ikbal (Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra UNM)
*) Semua isi opini ini di luar tanggung jawab redaksi Majesty.co.id
