Wali Kota Makassar Siap Laksanakan Digitalisasi Bansos Tepat Sasaran
2 min read
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kepala Diskominfo Makassar Muh. Roem pada kegiatan Kemendagri di Jakarta. (Foto: Humas Diskominfo Makassar)
Majesty.co.id, Jakarta — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Forum yang diikuti Wali Kota Makassar ini menekankan transformasi data untuk menjamin penyaluran bansos yang lebih transparan dan akuntabel.
Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah kunci untuk memastikan Bansos tersalurkan tanpa tumpang tindih data.
“Hari ini selesai mengikuti sosialisasi bantuan sosial. Tentu, bantuan sosial merupakan amanah negara. Konstitusi kita secara tegas mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu,” ujar Appi usai kegiatan.
Appi menambahkan, langkah ini merupakan fondasi utama dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dari tingkat akar rumput.
“Pemerintah Kota Makassar terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong transformasi digital serta bantuan lainnya yang berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.
40 Daerah Jadi Percontohan Nasional
Dalam arahannya, Wamendagri Ribka Haluk menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan 40 kabupaten/kota sebagai daerah percontohan (piloting) digitalisasi bansos.
Penentuan lokasi didasarkan pada kesiapan infrastruktur internet, kapasitas fiskal, dan komitmen pemerintah daerah.
“Selama ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menyalurkan berbagai program bantuan sosial sebagai upaya mengentaskan kemiskinan,” kata Ribka Haluk.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk mendukung penuh uji coba sistem ini sebelum diterapkan secara nasional.
“Serta keaktualan data penerima manfaat sebelum metode baru ini diterapkan secara nasional,” harapnya.
Sistem baru ini nantinya akan mengintegrasikan data by name by address milik Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk mencegah kebocoran anggaran.
Ribka menegaskan bahwa kesuksesan digitalisasi bansos akan mempermudah jalannya program strategis lain.
“Kami mengajak seluruh pemerintah daerah, khususnya 40 daerah yang menjadi lokasi piloting, untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini,” ajaknya.
Wamendagri optimis, jika sistem ini berjalan optimal, potensi kesalahan sasaran dapat diminimalisir.
“Transformasi digital yang dibangun ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutupnya.
