Tamsil Linrung: DPD RI Garda Terdepan Kawal Asta Cita di Daerah
2 min read
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung memimpin rapat rapat kerja dan koordinasi Anggota DPD RI Subwilayah Timur I. (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Makassar — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tamsil menyatakan bahwa DPD RI siap memastikan visi Asta Cita terimplementasi secara nyata hingga ke pelosok daerah.
Hal tersebut ditegaskan Tamsil dalam rapat kerja dan koordinasi Anggota DPD RI Subwilayah Timur I yang meliputi sembilan provinsi di Kalimantan dan Sulawesi pada Senin (26/1/2026).
Tamsil menilai visi Asta Cita merupakan landasan penting untuk membangun Indonesia dari pinggiran. DPD RI mengambil peran kunci guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan aspirasi masyarakat di daerah.
“Setiap kali saya turun ke masyarakat, selain melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, saya juga terus mensosialisasikan Asta Cita,” ungkap Tamsil dalam keterangan tertulis.
Menurut mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI ini, keberhasilan pemerintahan saat ini sangat bergantung pada sejauh mana daerah ditempatkan sebagai subjek pembangunan.
Aspirasi masyarakat daerah (Asmasda) yang dihimpun DPD RI menjadi instrumen strategis untuk mengawal kebijakan agar tetap sesuai jalur.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Tamsil menekankan bahwa temuan DPD RI di lapangan harus dianggap sebagai peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah pusat untuk menutup celah kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.
“Di sinilah peran strategis DPD RI, yaitu memastikan kebijakan Presiden Prabowo hadir secara nyata dan dirasakan langsung oleh rakyat di daerah. Jangan sampai tereduksi oleh birokrasi,” tegas Tamsil.
Data hasil penyerapan aspirasi tersebut kini telah dikembangkan menjadi basis data strategis untuk memperkuat fungsi pertimbangan DPD RI dalam memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah.
Terkait isu Daerah Otonomi Baru (DOB) yang kembali mencuat, Tamsil menyatakan bahwa DPD RI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pengakhiran moratorium pemekaran secara bertahap dan selektif.
Dalam pandangannya, pemekaran harus dilihat sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo.
“DPD RI siap menjadi mitra politik konstitusional Presiden Prabowo memastikan pembangunan nasional berjalan serentak, dari pusat hingga ke daerah terluar,” pungkas Tamsil.
