Bapenda Luwu Timur Optimalkan Pendapatan Berbasis Digital
2 min read
Pembukaan Bimtek Pengelolaan PAD yang digelar Bapenda Luwu Timur di Kota Makassar. (Foto: Istimewa)
Majesty.co.id, Makassar – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan PAD 2025 di Hotel Horison Makassar, Senin (24/11/2025).
Kegiatan dibuka Pj. Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, dan dihadiri Plt. Kepala Bapenda serta para bendahara penerima PAD.
Advertisement
Dengan mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Percepatan Digitalisasi Daerah”, HLM membahas sejumlah agenda prioritas, antara lain implementasi Perda PDRD, integrasi sistem digital pendapatan, penguatan basis data elektronik, perluasan transaksi non-tunai termasuk QRIS, serta optimalisasi PAD melalui ekosistem digital.
Rangkaian kegiatan ini juga dilanjutkan dengan Bimtek Pengelolaan PAD yang berlangsung selama empat hari, mulai 24 hingga 27 November 2025.
Dalam sambutannya, Ramadhan Pirade menegaskan bahwa digitalisasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berintegritas.
“Digitalisasi adalah gerbang menuju pemerintahan modern. Kita ingin memastikan seluruh sektor layanan, khususnya pajak dan retribusi daerah, berjalan lebih cepat, aman, dan transparan melalui transaksi non-tunai,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan PAD.
“Aparatur pengelola PAD adalah ujung tombak kemandirian fiskal. Penguatan kapasitas wajib dilakukan agar kita mampu menghadapi perubahan regulasi dan dinamika transformasi digital yang semakin cepat,” kata Ramadhan.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Guru Besar Universitas Hasanuddin, Nursini; Denny Ramdhany dari Kementerian Dalam Negeri; serta Fauzan Misra dari Universitas Andalas.
Melalui HLM dan Bimtek ini, Pemkab Luwu Timur menargetkan optimalisasi PAD berbasis digital, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan transparansi fiskal, serta percepatan terwujudnya pemerintahan modern yang efektif dan efisien. (Ril/Adv)
