Sawerigading Institute Bedah Dampak Kawasan Industri terhadap Ekonomi Daerah
2 min read
Suasana forum diskusi terarah tentang investasi kawasan industri yang digelar Sawerigading Institute di Makassar, Jumat (17/10/2025). (Foto: Majesty.co.id/Suedi)
Majesty.co.id, Makassar — The Sawerigading Institute menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Investasi Kawasan Industri dan Kedaulatan Ekonomi Daerah: Siapa yang Diuntungkan?” di Hotel MaxOne, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/10/2025).
Diskusi ini membahas berbagai persoalan investasi di kawasan industri serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan ekonomi daerah.
FGD menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, perwakilan pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Direktur Huadi Bantaeng Industrial Park, Lily Dewi Candinegara.
Direktur The Sawerigading Institute, Asri Tadda, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari investasi di kawasan industri terhadap masyarakat lokal maupun pemerintah daerah.
“Kita berharap ada poin-poin rekomendasi yang bisa menjadi pegangan bersama, bisa menjadi rujukan bagi stakeholder di setiap daerah, termasuk di Sulsel, bagaimana mengelola kawasan industri yang betul-betul bisa bermanfaat, memberikan nilai ekonomi yang besar untuk daerah,” ujar Asri Tadda.
Ia menyoroti masih adanya praktik pengelolaan kawasan industri, terutama di sektor pertambangan dan nikel, yang belum berpihak kepada masyarakat lokal.
“Jangan sampai seperti yang selalu kita keluhkan, ternyata masyarakat lokal hanya jadi penonton. Ini yang kita tidak inginkan,” tegasnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Abdul Rahman Nur, menekankan pentingnya penyelesaian lahan yang adil dan diterima secara sosial agar tidak memicu konflik di sekitar kawasan industri.
“Apakah misalnya lahan yang dimaksudkan itu sudah tidak bersinggungan dengan lahan masyarakat, misalnya, atau ada hal yang lain. Harus diterima secara sosial,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan masyarakat.
“Kemudian yang kedua, dia juga harus layak secara ekonomi, layak secara ekonomi itu bukan hanya kepentingan buat investasi tapi bagaimana juga kepentingan masyarakat dan daerah,” pungkasnya.
FGD ini diikuti oleh berbagai kalangan, termasuk akademisi, mahasiswa, LSM, serta perwakilan dari pemerintah daerah.
Penulis: Suedi
