Dianggap Bermasalah, DPRD Sulsel Tak Setuju Anggaran Bendung Lalengrie Bone Ditambah
3 min read
Kunjungan anggota Komisi D DPRD Sulsel di lokasi bendung Lalengrie di Lappariaja, Kabupaten Bone. (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Makassar — Komisi D DPRD Sulawesi Selatan berencana memanggil konsultan proyek untuk membahas persoalan teknis pada Bendung dan Embung Lalengrie di Kabupaten Bone.
Langkah ini diambil setelah hasil peninjauan lapangan menunjukkan sejumlah masalah yang membuat proyek Bendung dan Embung di Bone itu belum memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
Advertisement
Rapat pembahasan digelar di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Selasa (14/10/2025), dipimpin langsung Ketua Komisi D Kadir Halid dan dihadiri perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Bina Marga dan Konstruksi.
Kadir menjelaskan, dari hasil kunjungan lapangan ditemukan dua bangunan di lokasi yakni embung dan bendung, dengan jarak sekitar 400 meter dari sumber air.
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan penyaluran air karena debitnya kecil.
“Dari hasil kunjungan, ada dua bangunan di sana, yakni embung dan bendung. Jarak antara embung dan sumber airnya sekitar 400 meter, sehingga sulit menarik air, apalagi debitnya kecil. Sementara bendung yang diresmikan tahun 2022 lalu, kini banyak mengalami kerusakan,” kata Kadir usai memimpin rapat.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan bendung tidak bisa sekadar menambah anggaran tanpa dasar teknis yang jelas.
“Persoalan ini harus diteliti dulu secara mendalam. Karena itu, rapat kita tunda untuk mengundang konsultan agar memberikan penjelasan teknis terkait kondisi aktual di lapangan,” ujarnya.
Politisi Golkar itu juga menyoroti belum dirasakannya manfaat proyek oleh masyarakat sekitar, meski sebagian lahan mereka telah digunakan untuk pembangunan.
“Masyarakat di sekitar proyek belum merasakan manfaat dari bendung maupun embung. Padahal mereka sudah menyumbangkan tanahnya,” tambahnya.
Proyek Multi Years
Selain proyek bendung, Komisi D DPRD Sulsel turut membahas lima paket pekerjaan jalan multi years 2025–2027.
Proyek tersebut sudah memiliki pemenang tender, terdiri dari perusahaan BUMN dan swasta asal Jakarta.
“Dari lima paket jalan, semua sudah ada pemenangnya. Ada satu dari BUMN dan dua dari swasta. Namun, kontraktor di sini hanya berperan dalam pendampingan mutu, bukan perencana. Karena ini sistem rancang bangun, maka kontraktor juga yang merencanakan sekaligus melaksanakan pekerjaan,” jelas Kadir.
Komisi D akan menjadwalkan kembali rapat dengar pendapat (RDP) dengan para pemenang tender untuk membahas detail ruas jalan yang akan dikerjakan.
“Nanti setelah semuanya siap, kami akan undang kembali kontraktor dan pihak terkait untuk membahas titik-titik ruas jalan yang akan dikerjakan,” tutup Kadir.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulsel Andi Darmawan Bintang menegaskan, Bendung Lalengrie sebenarnya sudah berfungsi sejak selesai dikerjakan.
Namun, longsor pada 2023 membuat fungsinya tidak maksimal.
“Sebenarnya bukan tidak berfungsi ya, karena setelah pengerjaan itu sudah berfungsi dan digunakan. Tapi karena bencana longsor pada 2023 sehingga berfungsi tidak maksimal, khususnya pada sisi kanan, tapi sisi kirinya berfungsi,” ucap Andi Darmawan.
Ia menambahkan, perbaikan bendung akan segera diselesaikan tahun ini agar bisa beroperasi optimal.
“Tahun ini, itu dikerja akan diselesaikan supaya berfungsi optimis,” kuncinya.
Proyek Bendung dan Embung Lalengrie ini diketahui menelan anggaran sekitar Rp61 miliar dari skema pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
