Curhat Nakes di DPRD Sulsel, Bertahun-tahun Mengabdi Tidak Terdata Jadi PPPK
3 min read
Rapat dengar pendapat tenaga kesehatan atau nakes non-asn dengan pimpinan DPRD Sulsel di Kota Makassar, Selasa (14/10/2025). (Foto: Humas Sekretariat DPRD Sulsel)
Majesty.co.id, Makassar – Sejumlah tenaga kesehatan atau Nakes non-ASN yang tidak terdata sebagai PPPK menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sulsel di Kota Makassar, Selasa (14/10/2025).
Nakes menyampaikan aspirasinya dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Mizar Roem, serta dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dan Ketua Komisi A Andi Anwar Purnomo.
RDP tersebut membahas sejumlah masalah terkait status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga non-ASN, termasuk persoalan pemecatan dan tidak terdatanya sebagian tenaga non-ASN di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pertemuan ini juga menjadi respons terhadap kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat pada tahun 2025.
Dalam forum tersebut, sejumlah nakes menyampaikan curahan hati (Curhat) mereka di hadapan para legislator Sulsel serta perwakilan BKN Provinsi dan BKAD Pemprov Sulsel.
Salah satu nakes asal Luwu Utara, Andi Astrini, menyoroti masalah pendataan dan transparansi di daerahnya.
“Banyak nakes di Luwu Utara tidak terdata karena tidak adanya transparansi data dari pemerintah kabupaten, termasuk saat pendaftaran PPPK tahap kedua,” ujar Andi Astrini.
“Aturannya jika sudah ikut tes CPNS maka tidak bisa lagi tes PPPK, tetapi ada juga yang tetap diluluskan di tahap kedua. Sementara kami yang bertugas di Puskesmas dan berhubungan langsung dengan masyarakat justru tidak lulus,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat meneruskan aspirasi tersebut ke Komisi III DPR RI, agar tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi dapat diangkat menjadi ASN.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Mizar Roem menegaskan bahwa aspirasi para nakes akan ditampung dan diteruskan ke pemerintah pusat.
“Aspirasi tenaga kesehatan semua akan kami tampung untuk kami bawa ke pusat sesuai aturan. Karena ini butuh data faktual, maka harus ada validasi. Kami minta nakes dari kabupaten/kota untuk menyampaikan data secara tertulis,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu menegaskan bahwa DPRD telah menepati janji untuk memfasilitasi aspirasi para nakes dari kabupaten/kota.
“Kehadiran kami di sini untuk memfasilitasi teman-teman dari kabupaten/kota dengan berbagai persoalan yang dihadapi nakes,” tuturnya.
Cicu yang juga berlatar belakang dokter menekankan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan tenaga kesehatan.
“Hari ini dihadiri oleh semua stakeholder sehingga kami berharap aspirasi nakes bisa tersampaikan dengan baik. Ini bagian dari perjuangan kita bersama, meskipun ini ranah kabupaten/kota tapi tetap harus diperjuangkan,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh pihak mempercepat proses validasi data nakes agar dapat segera dibawa ke tingkat pusat.
“Tentunya hal ini tidak boleh melukai teman-teman nakes yang sudah mengabdi puluhan tahun. Kita harus sepakat bersama untuk dibawa ke pusat secepatnya, dan verifikasi data harus selesai pekan depan,” tegasnya.
Cicu menutup dengan ajakan agar pemerintah kabupaten/kota ikut mendukung perjuangan para nakes.
“Kami berharap kabupaten/kota juga memberikan dukungan karena sebenarnya ini bukan kewenangan provinsi. Namun sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kami wajib bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan tenaga kesehatan,” tutupnya.
