Program MBG Prabowo di Manggala Makassar terhambat Tingginya Tarif PBG
2 min read
Pembangunan salah satu dapur mitra MBG di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang terhambat tingginya biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB. (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Makassar – Pendirian dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, mengeluhkan tingginya biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB.
Keluhan ini disampaikan oleh Rini, Tim Legal dan Perizinan salah satu yayasan pengelola dapur MBG di Manggala.
Rini mengungkapkan, salah satu syarat penting dalam pengurusan PBG adalah kewajiban menggunakan jasa arsitek yang memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).
Namun, biaya yang ditawarkan dinilai terlalu membebani yayasan.
“Kami sudah bertemu dengan dua arsitek. Untuk satu dapur dengan luasan bangunan sekitar 400 meter persegi, permintaan jasa mereka mencapai Rp25 juta sampai Rp30 juta,” ujar Rini dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, biaya tersebut sudah mencakup pembuatan gambar lengkap, pendaftaran pada akun Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), konsultasi, sidang, pengukuran, pemetaan, hingga layanan pendukung lainnya.
Yang menjadi sorotan, kata dia, adalah perbandingan antara biaya jasa arsitek dengan retribusi resmi ke pemerintah daerah.
“Perhitungan sementara kami, retribusi bangunan hanya berkisar Rp10 jutaan. Masa sih biaya jasa pengurusannya jauh lebih besar daripada retribusi yang harus kami bayar?” ucapnya penuh heran.
Rini berharap Dinas Tata Ruang Makassar segera merespons aspirasi mitra MBG agar ada skema biaya yang lebih rasional.
“Banyak sekali yang kami harus lengkapi, tidak hanya PBG. Kami juga harus membuka sambungan listrik, air PDAM, mengurus izin IPAL, SLHS, sertifikat halal, sertifikat chef dan penjamu makanan, IKL, kelayakan air bersih, dan lainnya,” jelasnya.
Keluhan ini semakin mendesak lantaran program pembangunan Dapur MBG merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas.
“Janganlah kami dipersulit dan dibebani dengan biaya administrasi yang tinggi. Program ini, selain investasi, memiliki jangka waktu kerja sama yang hanya satu tahun dan akan dievaluasi kelayakannya untuk tahun berikutnya,” kata Rini.
“Kami berharap Bapak Wali Kota ikut memikirkan dampaknya terhadap percepatan pembangunan Dapur MBG,” harap Rini.
Mitra MBG berharap adanya kebijakan khusus atau penyesuaian biaya agar program sosial ini tidak terhambat.
Kepala Dinas Tata Ruang Makassar Fuad Azis belum merespons permintaan wawancara terkait biaya PBG tersebut.
