Polemik Muktamar PPP Selesai: Pemerintah Akui Mardiono Ketum, Imam Fauzan Sekjen

2 min read

02/10/2025 Arya Wicaksana

SK Kemenkum menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) periode 2025-2030.

Sejumlah Pengurus DPW PPP Se-Indonesia bersama panitia pengarah Muktamar ke-10 PPP dan Mardiono saat konferensi pers di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. (Foto: Majesty.co.id/Arya)

Majesty.co.id, Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030 hasil Muktamar ke-10.

SK tersebut menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) periode 2025-2030.

Dengan demikian, polemik Muktamar ke-10 PPP yang berlangsung di Kawasan Ancol, Jakarta, berakhir atas pengakuan pemerintah terhadap kubu Mardiono.

“Terkait dengan PPP, pada tanggal 30 (September) salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono,” kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Ditjen AHU Teliti Dokumen

Supratman menjelaskan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham telah melakukan penelitian terhadap dokumen kepengurusan sesuai AD/ART partai.

“Kemudian setelah mereka mengakses sistem administrasi badan hukum kemudian kami lakukan penelitian sebagaimana yang telah dilakukan teman-teman Dirjen AHU maka setelah dilakukan penelitian berdasarkan AD/ART, di mana menggunakan AD/ART hasil muktamar ke IX di Makassar yang lalu dan itu tidak berubah,” ujarnya.

Sekjen PPP Imam Fauzan Amir Uskara (kanan) menerima pengesahan SK dari Kementerian Hukum. (Foto: Istimewa)

“Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono. Kemudian apakah sudah diambil saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman-teman dan Kemenkum,” imbuhnya.

Hasil Muktamar ke-10 PPP melahirkan dualisme kepemimpinan. Selain Mardiono, Agus Suparmanto juga mengklaim terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.

Kubu Agus bahkan telah mengirimkan SK kepengurusan versinya ke Kemenkumham pada Rabu kemarin.

Dualisme ini tidak lepas dari dinamika forum yang berlangsung ricuh. Kubu Agus Suparmanto sempat mengambil alih jalann sidang Muktamar di Kawasan Ancol pada Minggu (28/9/2025).