PPP Bekali 930 Legislator pasca Muktamar, Aras: Kader Kita Tetap Bekerja

2 min read

30/09/2025 Arya Wicaksana

Legislator PPP memperkuat peran politiknya dengan tetap mendukung program pemerintah, khususnya Presiden, tanpa mengabaikan kepentingan rakyat

Suasana Workshop Nasional anggota Fraksi PPP se-Indonesia yang digelar di Kawasan Ancol, Jakarta, Senin (29/9/2025). (Foto: Majesty.co.id/Arya)

Majesty.co.id, Jakarta – Pasca digelarnya Muktamar ke-10, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) langsung menggelar Workshop Nasional DPRD Fraksi PPP sebagai ajang pembekalan bagi para kader yang duduk di legislatif.

Sedikitnya 930 anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (29/9/2025) malam.

Steering Committee Workshop, Muhammad Aras, menuturkan pembekalan ini sangat penting, terutama karena banyak legislator PPP yang baru terpilih pada Pemilu 2024, termasuk dari kalangan muda.

“Mereka perlu dibekali agar bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Aras saat ditemui di kawasan Ancol.

Materi yang diberikan mencakup penyusunan peraturan daerah (Perda), pengelolaan anggaran, hingga pemahaman aspek hukum bagi anggota legislatif.

“Jangan sampai membuat Perda yang merugikan masyarakat. Begitu juga soal anggaran, harus jelas mana yang prioritas dan non-prioritas. Kalau salah menganggarkan atau salah melaksanakan, ada konsekuensi hukumnya,” tegas politisi asal Sulawesi Selatan tersebut.

Workshop juga menghadirkan pembicara dari Kementerian Hukum serta Kementerian Keuangan.

Materi dari kedua kementerian ini dianggap krusial untuk memperkuat kapasitas legislator, sekaligus mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Legislator PPP Tetap Bekerja

Aras menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari proses kaderisasi PPP meski partai tengah menghadapi dinamika internal usai Muktamar.

“Siapapun ketua umumnya, kader PPP akan tetap bekerja, tetap menjadi anggota legislatif, dan mengabdi selama sisa periode. Pendidikan politik seperti ini tidak boleh diabaikan,” katanya.

Mantan anggota Komisi V DPR RI itu juga berpesan agar legislator PPP memperkuat peran politiknya dengan tetap mendukung program pemerintah, khususnya Presiden, tanpa mengabaikan kepentingan rakyat.

“Intinya bagaimana men-support Presiden, tapi rakyat tetap dilindungi. Program pemerintah jalan, rakyat juga tetap mendapat perhatian,” pungkas Aras.