Anggota Dewan soal Tumpahan Minyak PT Vale: Jangan Ada Dirugikan
2 min read
Kolase foto. Anggota DPRD Sulsel Esra Lamban dan tumpahan minyak PT Vale Indonesia yang mencemari lahan pertanian di Towuti, Luwu Timur. (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Anggota Komisi D DPRD Sulsel Ersa Lamban menyoroti penanganan dampak tumpahan minyak PT Vale Indonesia di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
Tumpahan Minyak PT Vale yang bocor di Desa Lioka, Towuti, pada Sabtu (23/8/2025) mencemari sedikitnya 82 hektare lahan dan berdampak pada 6 desa.
Minyak PT Vale mencemari aliran irigasi hingga sungai. Akibatnya, sawah yang baru ditanami padi terendam minyak berwarna hitam hingga mematikan satwa.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah memperpanjang tanggap darurat tumpahan minyak PT Vale hingga 12 September 2025.
Untuk itu, Esra Lamban yang juga Anggota mendorong perusahaan nikel tersebut dan pemerintah setempat mencari solusi konkret agar tak ada yang dirugikan terkait penanganan kebocoran pipa minyak.
“Sekarang ini tinggal bagaimana pemerintah setempat untuk berkoordinasi dengan PT Vale supaya jangan ada dirugikan,” kata Esra Lamban saat ditemui di kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Makassar, Senin (8/9/2025).
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Luwu Raya, Esra Lamban mengaku sudah meminta instansi terkait untuk mengevaluasi sistem instalasi pipa PT Vale agar hal yang sama tidak terulang.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta perusahaan menurunkan ahli dan dibantu pihak lain untuk menata instalasi minyak PT Vale.
“Saya sudah sampaikan soal evaluasi lingkungannya. Saya sampaikan tolong turunkan tim yang ahli mengurus pipa, Vale kan juga punya ahli soal itu, jadi ini harus dikombain dengan pihak terkait penanganannya,” kata Esra.
Soal ganti lahan terendam tumpahan minyak PT Vale, Anggota DPRD Sulsel asal Luwu Timur ini menyebut pemerintah harus proaktif memfasilitasi masyarakat terdampak pencemaran.
“Jangan dululah sampai ke sana [bicara ganti untung, red], kita lihat seperti apa. Kan di sini pemerintah harus hadir proaktif untuk memfasilitasi masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Luwu Timur belum dapat memerintahkan PT Vale membayar ganti rugi lahan tercemar tumpahan minyak karena menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Pemeriksaan tumpahan minyak PT Vale dilakukan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Sejumlah pihak menduga, minyak PT Vale yang tumpah mengandung HSFO yang memiliki kadar sulfur tinggi. Perusahaan belum merespons hal tersebut.
