Kapolda Sulsel Baru Muncul usai 4 Nyawa Hilang-Gedung Dewan Ludes: Klaim Polisi Ada
3 min read
Kapolda Sulsel Irjen Rusdi Hartono dan amuk massa tidak dikenal membakar pos polisi di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar pada Jumat (29/8/2025). (Foto: Majesty.co.id/CCTV Diskominfo Makassar)
Majesty.co.id, Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Rusdi Hartono, akhirnya muncul di hadapan publik setelah Makassar diguncang amuk massa yang menewaskan empat orang dan membakar dua gedung dewan perwakilan rakyat.
Kapolda Rusdi Hartono hadir pada kegiatan deklarasi damai bersama Forkopimda Sulsel dan sejumlah ormas di Makassar, Minggu (31/8/2025).
Kerusuhan sebelumnya pecah pada Jumat usai gelombang demonstrasi terkait kematian seorang pengemudi ojek online di Jakarta.
Aksi itu berujung brutal, menewaskan empat orang, tiga di antaranya saat massa membakar Gedung DPRD Kota Makassar.
Saat ditanya wartawan mengenai “hilangnya” polisi saat kerusuhan, Rusdi membantah.
“Ada kami, semua ada, kita ada,” kata Rusdi.
Meski Rusdi mengklaim demikian, tapi Majesty tidak melihat satu pun polisi berseragam coklat menjaga demo mahasiswa pada Jumat sore di sejumlah titik.
Aparat polisi baik dari Brimob, Polantas maupun unit lainnya lenyap saat massa tidak dikenal bertindak brutal di kantor DPRD Makassar dan Sulsel.
Aksi unjuk rasa mahasiswa Unhas di bawah fly over Pettarani juga tanpa dijaga polisi berseragam Pada Sabtu (30/8/2025). Begitu juga di depan kampus Unismuh.
Rusdi tetap bersikukuh bahwa aparat sudah diterjunkan dengan dukungan TNI.
“Semua ada, ya jadi kami diback up oleh Pangdam,” tandasnya.
Kerusuhan besar di Makassar itu mengakibatkan Gedung DPRD Sulsel, Gedung DPRD Kota Makassar, dua pos polisi lalu lintas, 71 mobil, dan 16 sepeda motor hangus terbakar.
Kesan Pembiaran?
Jatuhnya korban dan rusaknya fasilias negara tidak lepas dari tidak adanya pengamanan ketat aparat kepolisian di lapangan.
Pengajar Hukum Tata Negara UIN Alauddin Kusnadi Umar mengkritik absennya polisi menjaga aksi unjuk rasa mahasiswa. Ia menduga ada kesan pembiaran terhadap hal ini.
“Bagaimana mungkin, objek vital negara seperti gedung DPRD, kantor Kejaksaan tidak dijaga TNI-Polri saat terjadi gejolak sosial?,” kata Kusnadi Umar kepada Majesty.co.id, Sabtu (30/8/2025).
“Kalau tidak ada pengamanan, maka wajar publik menilai ada pembiaran oleh aparat,” jelas Kusnadi.
Menurutnya, kerusuhan di DPRD Sulsel seharusnya bisa dicegah setelah kebakaran DPRD Makassar.
“Padahal selama ini polisi menurunkan jumlah pasukan pengamanan yang cukup besar saat demo-demo skala kecil, tapi kenapa waktu demo kemarin tidak ada. Ini patut dipertanyakan,” ujarnya.
Ia juga menolak anggapan bahwa jumlah massa lebih besar dari kekuatan polisi.
“Kekhawatiran bahwa massa akan lebih besar dibanding polisi, itu tidak masuk akal. Apalagi kalau alasan takut pasca insiden Ojol dilindas,” tegasnya.
Menurut Kusnadi, Kapolda Sulsel maupun Kapolretabes Makassar sepatutnya bertanggung jawab atas terjadinya amuk massa dan menelan korban jiwa maupun luka.
Polisi sebagai alat negara kata Kusnadi telah melanggar Konstitusi karena tak bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan perlindungan.
“Telunjuk publik harus diarahkan ke kapolda dan kapolrestabes sebagai pihak yang tidak bisa menjaga keamanan, bahkan ada kecenderungan pembiaran,” tandasnya.
Soal ada kesan pembiaran, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto yang dihubungi sore ini tak bisa banyak bicara.
Ia menjawab pertanyaan soal kesan pembiaran dengan jumlah korban yang juga tidak diketahui.
“Nanti saya minta dulu ini, saya belum tahu ininya, apanya, korbannya berapa, nanti saya kabari balik,” tutur Didik.
