OPINI: Dewan Terbakar, Legitimasi yang Runtuh
2 min read
Penullis, Ibnu Hajar Yusuf. (Foto: Istimewa)
Langit Makassar muram pada Jumat, 29 Agustus 2025. Namun yang lebih muram adalah wajah politik kita: rakyat yang marah memblokade jalan, lalu membakar kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Api itu bukan sekadar api. Ia simbol amarah, tanda rakyat sudah muak, sekaligus bukti nyata bahwa gedung-gedung megah itu tak lagi dianggap rumah aspirasi.
Di mana polisi saat itu? Aparat yang seharusnya sigap menjaga ketertiban justru tampak abai. Di mata publik, mereka hanya menjadi penonton, sementara api kekecewaan rakyat berkobar di jantung kota.
Lalu bagaimana dengan para elite daerah? Gubernur, Wali Kota, Ketua DPRD—nama-nama itu kini terdengar kosong.
Kewibawaan yang dulu melekat pada jabatan publik runtuh, dihantam derasnya ketidakpercayaan rakyat. Apa arti kursi empuk? Apa arti gelar “Yang Terhormat”? Bila rakyat sendiri sudah mencampakkannya?
Max Weber pernah mengingatkan: kekuasaan hanya bertahan selama ia punya legitimasi.
Ketika legitimasi itu hilang—entah karena kebijakan yang menyakitkan, ucapan yang merendahkan, atau abainya penguasa pada jeritan rakyat—yang tersisa hanyalah formalitas belaka.
Dan rakyat, seperti yang kita lihat di Makassar, tidak akan diam menghadapi kekuasaan tanpa legitimasi.
Kebakaran gedung DPRD itu hanyalah permulaan. Api yang membakar dinding mungkin padam, tetapi api di dada rakyat, bila terus dipelihara oleh ketidakadilan, akan membesar dan meluas.
Maka para penguasa seharusnya bertanya pada diri sendiri: berapa lama lagi mereka bisa bertahan di kursi kekuasaan tanpa kehormatan?
Namun api tidak selamanya harus membakar. Ia juga bisa menjadi cahaya penerang, bila elite berani menjadikannya sebagai tanda peringatan.
Jalan keluar dari krisis legitimasi ini bukan dengan membungkam rakyat, bukan pula dengan menambah barisan aparat di jalan, melainkan dengan membuka ruang dialog yang jujur, menghadirkan kebijakan yang berpihak, serta mengembalikan martabat jabatan publik melalui keberanian berintegritas.
Rakyat tidak menuntut kemewahan—mereka menuntut keadilan. Rakyat tidak mencari konfrontasi—mereka menuntut dihargai.
Bila penguasa mampu mendengar jeritan ini dan meresponsnya dengan hati, legitimasi bisa dipulihkan dan kewibawaan yang runtuh dapat ditegakkan kembali.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat: yang bertahan bukanlah kursi dan gelar, melainkan kepercayaan tulus dari rakyat. Tanpa itu, kekuasaan hanyalah bangunan kosong yang siap runtuh kapan saja.
Penulis: Ibnu Hadjar Yusuf (Akademisi UIN Alauddin Makassar)
*) Semua isi opini ini di luar tanggung jawab redaksi Majesty.co.id
