Aksi Tutup Bendungan di Lutim akan Berlanjut jika TPOP Belum Jadi PPPK
3 min read
Aksi penutupan pintu bendungan Kalaena di Luwu Timur oleh Tenaga Pengamat Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) Irigasi yang memprotes belum diangkat jadi PPPK. (Foto: Istimewa)
Majesty.co.id, Luwu Timur – Puluhan tenaga pengamat operasi dan pemeliharaan (TPOP) irigasi di Kabupaten Luwu Timur (Lutim) melakukan aksi protes dengan menutup sementara aliran Bendungan Kalaena di Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana, Minggu (24/8/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) agar segera mengusulkan mereka masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Selama satu hari, pintu air bendungan ditutup sehingga pasokan air ke persawahan warga terganggu. Meski kemudian dibuka kembali, aksi itu sempat membuat para petani cemas.
Koordinator aksi, Widodo, menegaskan penutupan bendungan hanyalah simbol agar tuntutan mereka benar-benar diperhatikan pemerintah.
“Kami sudah puluhan tahun bekerja menjaga irigasi. Tahun ini adalah kesempatan terakhir untuk diangkat melalui jalur afirmasi. Kalau lewat, kami harus bersaing lagi seperti pelamar umum,” kata Widodo kepada wartawan.
Ia menambahkan, pengajuan status TPOP seharusnya diinisiasi pemerintah provinsi.
“Strukturnya jelas, kami di bawah PUPR, sementara di provinsi ada dinas sumber daya air dan satker [satuan kerja] yang mengurus TPOP dengan dana dekonsentrasi,” tambahnya.
Widodo juga mengaku kecewa karena perjuangan yang mereka lakukan sejak tahun lalu belum membuahkan hasil.
Menurutnya, baik Pemprov Sulsel maupun Kemenpan-RB sama-sama enggan mengambil keputusan.
“Padahal sudah ada dasar hukum yang memungkinkan kami diangkat dengan menggunakan pos anggaran barang dan jasa, bahkan bisa melalui Belanja Tidak Terduga (BTT),” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam alias Ibas menyampaikan dukungan moral melalui panggilan video.
Ia berjanji ikut mengawal aspirasi tersebut ke pemerintah provinsi maupun kementerian terkait.
“Saya akan membantu mendorong agar persoalan pengangkatan PPPK ini bisa segera tuntas. Harapannya, petugas irigasi tetap semangat, sementara aktivitas pertanian masyarakat juga tidak terganggu,” kata Ibas.
Aksi Belum Berakhir
Meski aksi sempat menimbulkan keresahan, para TPOP menyampaikan permohonan maaf kepada para petani.
Mereka menegaskan tujuan aksi bukan untuk merugikan masyarakat, melainkan memperjuangkan kepastian masa depan.
“Kami juga petani, kami juga hidup dari sawah. Ini langkah terakhir agar pemerintah mendengar,” ujar Widodo.
Para petugas TPOP menegaskan akan terus melanjutkan perjuangan hingga ada kejelasan status mereka sebagai PPPK paruh waktu dari pemerintah.
Sebelum aksi di Kalaena, petugas pintu air juga bertandang ke gedung DPRD Sulsel untuk mendesak pengangkatan sebagai PPPK
Dari pertemuan itu, semua anggota Komisi A DPRD Sulsel sepakat mendorong pemprov maupun kementerian menerbitkan diskresi pengangkatan petugas irigasi yang jumlahnya ribuan.
Penulis: Huzein
