Taufan Pawe Dukung Reforma Agraria, Minta ATR/BPN Jaga Nama Menteri Nusron Wahid
2 min read
Kolase. Taufan Pawe dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Foto: Istimewa)
Majesty.co.id, Bone – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat penataan aset.
Hal ini disampaikan Taufan Pawe dalam acara silaturahim di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Selasa (12/8/2025).
Pada kesempatan itu, Taufan juga menyaksikan penyerahan sertifikat aset milik Pemkab Bone.
Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Sulsel, Raden Agus Mahendra, mengaku bersyukur atas perhatian Taufan Pawe.
Menurutnya, kehadiran Taufan di lapangan menjadi dukungan moril besar bagi jajarannya. Agus menyebut Kabupaten Bone sebagai salah satu barometer pelayanan pertanahan di Sulsel.
“Tahun ini Bone termasuk yang harus selesaikan 5.200 PTSL, itu terbesar kedua setelah Gowa,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Ia mengapresiasi perjuangan Taufan di Komisi II DPR RI dalam memperjuangkan anggaran, yang dibutuhkan untuk mempercepat layanan pertanahan.
Dari target 730 ribu bidang di Sulsel, masih ada sekitar 400 ribu bidang belum bersertifikat. Sinergi yang baik diharapkan dapat mempercepat penertiban aset pemerintah.
Penataan Aset untuk Tingkatkan PAD
Dalam sambutannya, Taufan menegaskan penataan aset daerah adalah kunci meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan akuntabilitas.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Parepare, ketika menantang Kantor Pertanahan setempat untuk menyertifikasi seluruh aset pemkot, termasuk jalan dan lorong.
“Setelah saya dapat data, saya anggarkan,” kenangnya.
Hasilnya, aset daerah yang berhasil disertifikasi mencapai Rp28 triliun, sehingga Parepare meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Paling berat itu melakukan penataan aset daerah,” ujarnya, sambil menekankan pentingnya kemitraan harmonis dengan ATR BPN.
Taufan juga menceritakan perjuangan membangun Institut Teknologi Habibie (ITH) di Parepare.
Meski sempat terkendala pembebasan lahan, kerja sama yang solid dengan Kantor Pertanahan membuat target 30 hektare terlampaui menjadi 34 hektare.
Ia mengingatkan bahwa aset yang tertata rapi adalah syarat penting dalam laporan auditor BPK. Taufan pun meminta jajaran ATR/BPN menjaga nama Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
“Mari kita jaga menteri kita dengan baik agar memberikan dampak yang baik pula dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bone,” pesannya.
Taufan berharap Sulawesi Selatan, khususnya Bone, dapat menjadi “role model” pelayanan pertanahan di Indonesia melalui sinergi kuat antara pemerintah daerah dan ATR BPN.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
