Wali Kota Makassar Perintahkan OPD Percepat Belanja Anggaran
3 min read
Suasana rapat evaluasi dan monitoring organisasi perangkat daerah di Balai Kota Makassar, Selasa (13/8/2025). (Foto: Diskominfo Makassar)
Majesty.co.id, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memperingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga camat terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rendahnya serapan anggaran.
Serapan anggaran atau realisasi belanja OPD Pemkot Makassar baru menyentuh angka 31 persen di awal Agustus 2025 berdasarkan data BKAD.
Munafri menegaskan, setiap program pemerintah kota harus memberi dampak langsung kepada masyarakat, menciptakan perubahan, dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Untuk itu, diperlukan integrasi lintas sektor serta koordinasi yang kuat antarperangkat daerah.
“Jangan ada kesan program milik sendiri, kita semua bekerja untuk satu tujuan demi kemajuan Kota Makassar,” tegasnya saat membuka Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025).
Berdasarkan laporan, delapan OPD masih memiliki serapan anggaran rendah (di bawah 17 persen).
Sementara itu, 22 OPD masuk kategori menengah (17–33 persen), dan 21 OPD berada pada kategori tinggi (di atas 33 persen).
Munafri meminta OPD dengan serapan rendah segera mempercepat belanja dengan tetap menjunjung akuntabilitas dan mematuhi aturan hukum.
“Jangan kejar target tapi lupa hukum. Semua harus sesuai prosedur,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.
Dengan perencanaan yang baik, OPD dapat menentukan arah kerja dan prioritas sejak awal tahun.
Ia juga menginstruksikan agar seluruh program prioritas dilaporkan secara berkala langsung kepadanya, termasuk jika ada kendala teknis maupun nonteknis.
“Saya selalu membuka ruang komunikasi. Tidak boleh ada program prioritas yang mandek hanya karena miskomunikasi,” sambungnya.
Appi, sapaan Munafri, juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kota Makassar, mulai dari pertumbuhan penduduk, tekanan terhadap ruang kota, kebutuhan infrastruktur yang inklusif, tingginya permintaan layanan publik, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
“Kita harus menyelesaikan persoalan ini bersama di semua dinas, agar menghasilkan pelayanan prima bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh. Dakhlan, mengingatkan seluruh OPD untuk memerhatikan target realisasi belanja tahun ini.
Hingga 13 Agustus 2025, realisasi belanja baru mencapai 31 persen, turun 4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (35 persen).
“Target kita tahun ini minimal 85 persen, sama seperti capaian dua tahun lalu. Ini harus menjadi catatan penting bagi seluruh OPD,” kata Dakhlan.
Ia juga menegaskan, kegiatan yang sudah tidak mungkin dilaksanakan sebaiknya tidak dicantumkan dalam APBD.
Menurutnya, mempertahankan program yang tak terlaksana hanya akan menurunkan capaian realisasi belanja dan berpotensi menjadi sorotan Kementerian Dalam Negeri.
“Tiga tahun terakhir kita belum pernah mencapai 90 persen realisasi. Jadi pada saat asistensi anggaran perubahan, berikan kami kewenangan untuk memotong kegiatan yang sudah tidak bisa dilakukan,” ujarnya.
Terkait APBD Perubahan, Dakhlan menyampaikan pembahasan kemungkinan dimulai pada Minggu atau Selasa mendatang. Ia meminta seluruh OPD hadir penuh selama proses tersebut berlangsung. (Ril/Adv)
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
