Mahasiswa desak Rektor UIN Alauddin Bersuara Selamatkan Demokrasi
2 min read
Mantan Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, Mufadhdhal Raihan Al Asyraf Yusuf. (Foto: Istimewa)
Majesty.co.id, Makassar – Rektor UIN Alauddin Makassar Hamdan Juhannis didesak melakukan deklarasi untuk selamatkan demokrasi seperti yang dilakukan kampus sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi sosial politik Indonesia hari ini.
Desakan itu datang dari Mantan Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Alauddin, Mufadhdhal Raihan Al Asyraf Yusuf.
“Kami mendesak rektor dan sivitas akademika melakukan deklarasi dan seruan kepada seluruh unsur UIN Alauddin untuk bergerak bersama menyelamatkan demokrasi di negara kita,” kata Mufadhdhal dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2/2024).
Mufadhdhal menjelaskan, desakan tersebut dilatari kondisi kebangsaa hari ini. Dimulai dari pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK); dugaan tidak netral aparat penegak hukum dalam pemilu.
Kemudian, pernyataan kontradiktif Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.
Selain itu, bantuan sosial (bansos) yang sejatinya menjadi bagian dari tugas menteri sosial, justru bansos tersebut dibagikan langsung oleh Presiden bersama partai pendukung paslonnya.
Mufadhdhal menilai, apa yang dilakukan Jokowi bersama petinggi parpol pengusung Prabowo – Gibran, menunjukkan adanya politisasi bansos menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024.
“Dari presiden hingga pejabat tingkat paling bawah, dengan kekuasaan di tangannya tidak boleh memaksakan kehendak kepada pemilik suara untuk memilih atau tidak memilih salah satu paslon Pilpres 2024,” paparnya.
Menurut Mufadhdhal, UIN Alauddin sebagai lembaga akademik, tak boleh diam di tengah masalah kebangsaan hari ini dan seharusnya mengambil sikap demi menjaga kebaikan dan keberlangsungan demokrasi yang jujur dan berkeadilan.
“Kami mengkhawatirkan, bila hal tersebut dilakukan pembiaran, justru akan merusak sendi-sendi demokrasi yang kita agungkan,” tegasnya.
Mufadhdhal mengajak kepada seluruh perguruan tinggi sebagai benteng intelektual, kawah candradimuka dan penjaga demokrasi untuk ikut menyuarakan hal tersebut.
“Selamatkan Indonesia dengan pemilu demokratis. Aparat pemerintah, Polri dan TNI jangan melakukan intimidasi kepada pemilik suara dan pergerakan tambahan yang cenderung mengarah kepada dukungan kepada salah satu paslon pilpres,” pungkas dia. (RILIS)
