Soal Kabar OTT KPK, Bupati Kotim: Kami Tidak Lari
2 min read
Bupati Kabupaten Kolaka Timur (Kotim) Abdul Azis pada konferensi pers soal operasi tangkap tangan KPK di Hotel Claro, Kota Makassar, Kamis (7/8/2025). (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Bupati Kabupaten Kolaka Timur (Kotim) Sulawesi Tenggara, Abdul Azis angkat bicara soal kabar dirinya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Abdul Azis mengaku mendengar kabar dirinya terjaring OTT KPK dari pemberitaan media massa.
“Saya ingin sampaikan bahwa saya baru mendengar berita ini tiga jam yang lalu,” ujar Abdul Azis dalam konferensi pers di lokasi Rakernas Partai Nasdem, Hotel Claro, Kota Makassar, Kamis (7/8/2025).
Abdul Azis juga mendengar kabar terjerat tangkap tangan KPK saat dihubungi keluarga dan kerabatnya dari Kotim.
“Keluarga, sahabat, dan banyak orang langsung menghubungi saya, bertanya apakah benar saya terkena OTT?” kata Azis.
“Alhamdulillah, hari ini saya berada di samping Kakak Ahmad Sahroni, dalam kondisi sehat dan siap mengikuti Rakernas,” lanjut mantan Azis yang politisi Nasdem
Terkait dengan proses penyelidikan KPK, Abdul Azis mengaku siap dan patuh mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku.
Azis yang menjabat Bupati Kotim sejak Februari 2025, menyayangkan pernyataan wakil ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut dirinya terjaring OTT.
“Kami tidak lari. Tapi yang kami tolak adalah framing dan pemberitaan yang menggiring opini negatif. Secara psikologis, ini berat. Keluarga dan masyarakat kami ikut terganggu,” tandas Abdul Azis.
Sebelumnya, Johanis Tanak menyatakan KPK menggelar OTT di Kabupaten Kotim, Sultra pada Kamis hari ini.
Pernyataan Johanis Tanak lantas dibantah oleh Bendahara Umum DPP Nasdem Ahmad Saroni. Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu memastikan Abdul Azis tidak terjaring OTT.
“Kami luruskan Fraksi Partai Nasdem, kader kami dari Kolaka Timur, kakak Abdul Azis sedang mengikuti Rakernas sampai tanggal 10 mendatang,” kata Shahroni.
Ia mengingatkan KPK hati-hati menyampaikan pernyataan kepada publik.
“Teman-teman perlu pahami, OTT itu adalah penangkapan tangan yang terjadi langsung di lokasi kejadian tindak pidana. Kalau itu tidak terjadi, ya tidak bisa disebut OTT. Tapi berita yang disampaikan Pak Johanis Tanak menyebut demikian,” tegas Sahroni.
KPK hingga berita ini ditayangkan belum meng-update perkembangan OTT di Kotim dan terkait tindak pidana apa yang terjerat dalam operasi penangkapan tersebut.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
