Appi: Disabilitas Bisa Kerja di Pemkot Makassar Melalui PJLP
3 min read
Wali Kota Makassar menandatangani dokumen perjanjian kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas untuk penyandang disabilitas. (Foto: Diskominfo Makassar)
Majesty.co.id, Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya menciptakan kota yang inklusif, dengan membuka akses kerja kepada penyandang disabilitas.
Salah satunya melalui penandatanganan MoU strategis antara Pemkot Makassar dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) yang disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Makassar, Jumat (25/7/2025).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan peluncuran program fasilitasi penempatan kerja bagi penyandang disabilitas serta pembukaan pelatihan berbasis kompetensi di Kantor BBPVP Makassar.
Sebanyak 17 daerah menandatangani kerja sama serupa, termasuk Kota Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menyatakan bahwa kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperluas akses pelatihan vokasi serta membuka peluang kerja yang setara, khususnya bagi kelompok rentan seperti disabilitas.
Appi menyebut Pemkot Makassar membuka akses kepada kelompok disabilitas melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).
“Kita dorong agar saudara-saudara kita yang disabilitas bisa mendapat ruang kerja yang layak, termasuk melalui mekanisme PJLP di lingkungan Pemkot,” ujar Appi.
Ia menambahkan, kehadiran Makassar Creative Hub (MCH) membuktikan bahwa penyandang disabilitas, termasuk dengan down syndrome, dapat dilatih untuk berkontribusi secara produktif.
“Kami akan berupaya seinklusif mungkin. Penyandang disabilitas harus diberi ruang di semua lini,” tegas Appi.
Menaker Dorong Kolaborasi dan Inovasi
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menyelesaikan tantangan ketenagakerjaan nasional.
Ia menyebut BBPVP Makassar sebagai salah satu balai strategis dalam pengembangan SDM berbasis vokasi dan inovasi.
“Modal ada di semua kementerian. Kita tidak bisa kerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci,” tegas Yassierli.
Dengan luas lima hektare, BBPVP Makassar akan menjadi simpul pelatihan jangka pendek untuk kompetensi level moderat.
Fasilitasnya akan dilengkapi Karantina Corner, ruang kreatif, hingga akses pendanaan dan inkubasi usaha melalui kerja sama dengan Himbara.
Salah satu fokus utama adalah pelatihan dan penempatan kerja penyandang disabilitas, sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional atas pekerjaan layak dan lingkungan kerja aman.
Empat Strategi Kemenaker
Yassierli juga memaparkan empat strategi utama Kemenaker, pertama yaitu penguatan SDM dalam hilirisasi dan koperasi, termasuk pelatihan bagi 80 ribu pengelola koperasi.
Menteri juga menekankan penempatan tenaga kerja luar negeri secara aman dan terstruktur (target 450 ribu pekerja migran).
Selain itu, diperlukan kemitraan aktif dengan sektor industri, mendorong 1 persen tenaga kerja lokal direkrut di kawasan industri.
Kemudian, pengembangan tenaga kerja mandiri berbasis inovasi, melalui peran aktif balai pelatihan.
Menaker juga menyinggung peran Baznas dalam mendukung pembiayaan pelatihan. Ia menilai, zakat dan donasi publik dapat menjadi instrumen besar jika dikelola profesional dan transparan.
“Banyak orang mau bantu, tapi kurang transparansi. Sekarang kita tunjukkan bahwa zakat bisa berdampak langsung untuk pelatihan dan wirausaha,” tutupnya. (Ril/Adv)
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
