Serius Makzulkan Gibran, Forum Purnawirawan TNI Tunggu Persetujuan Try Sutrisno
2 min read
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri buka puasa persama HIPMI. (Foto: Youtube/Setwapres)
Majesty.co.id, Jakarta – Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI semakin serius untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Keseriusan FPP TNI memakzulkan Gibran ditunjukkan dengan menyambangi kediaman mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/5/2025).
Kunjungan FPP TNI dalam menggalang dukungan terhadap delapan tuntutan strategis, termasuk usulan pemakzulan Gibran.
Melansir laporan Tempo.co, hadir dalam rombongan tersebut antara lain Mayor Jenderal (Purn) Sunarko, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, bersama beberapa pengurus Forum Purnawirawan TNI.
Mereka membawa sebuah map biru yang disebut berisi dokumen penting.
“Isinya bukti dan kajian dari delapan poin tuntutan kami,” ujar salah satu penggagas FPP TNI, Dwi Tjahyo Soewarsono.
Menurut Dwi, tujuan utama pertemuan itu adalah meminta persetujuan Try Sutrisno untuk turut menandatangani tuntutan tersebut sebagai tokoh senior di kalangan purnawirawan TNI.
Meski belum mengungkapkan detail isi dokumen, Dwi menegaskan bahwa langkah ini berkaitan dengan usulan pemakzulan terhadap Gibran.
“Setelah beliau (Try Sutrisno) membaca dan menandatangani, maka surat akan segera diberikan ke DPR,” ujarnya.
Forum Purnawirawan TNI mengklaim telah merumuskan argumentasi yuridis yang kuat dalam surat permohonan tersebut.
Menurut mereka, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden perlu diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
“Disertakan beberapa bukti perlakuan akun media sosial @fufufafa yang terindikasi milik Gibran,” tambah Dwi.
Delapan Tuntutan
Usulan pemakzulan Gibran dari jabatan wakil presiden bukan satu-satunya tuntutan.
Forum juga mengajukan tujuh poin lainnya, yang mencerminkan kegelisahan terhadap arah pemerintahan saat ini. Mereka menyerukan:
1. Pengembalian tata hukum dan pemerintahan sesuai amanat UUD 1945.
2. Dukungan terhadap program kerja Kabinet Merah Putih, dengan pengecualian mega proyek Ibu Kota Negara (IKN).
3. Penghentian proyek-proyek nasional seperti PIK 2 dan Rempang Eco City yang dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan.
4. Pemulangan tenaga kerja asing yang tidak sesuai ketentuan.
5. Penertiban pengelolaan pertambangan ilegal dan yang melanggar UUD.
6. Reshuffle kabinet terhadap menteri yang terlibat tindak kejahatan atau memiliki loyalitas ganda.
7. Pengembalian fungsi kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin ketertiban sipil.
Seluruh tuntutan tersebut, menurut FPP TNI, telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
