Mensos sebut Siswa Sekolah Rakyat Prioritaskan Warga Miskin Ekstrem

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. (Foto: Kemensos)

Majesty.co.id, Temanggung — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya integritas dalam proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif yang dirancang untuk menyasar kelompok masyarakat paling rentan.

IKLAN

Dalam kunjungannya ke Sentra Terpadu Kartini di Kabupaten Temanggung pada Minggu (4/5/2025), ia menyatakan bahwa mekanisme penerimaan siswa harus ketat dan transparan, serta sepenuhnya bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Basisnya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional, setelah itu dicek ke lapangan ramai-ramai, tidak sendiri,” ujar Saifullah Yusuf di hadapan peserta sosialisasi Sekolah Rakyat.

Advertisement

Proses verifikasi calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai pihak.

Verikasi melibatkan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ketua RT/RW, kepala desa atau lurah, kepala sentra, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) ikut dilibatkan guna memastikan akurasi data serta objektivitas seleksi.

“Jadi intinya memang kita tidak ingin ada KKN, ada karena kedekatan, tapi ini karena memang betul-betul data, wartawan juga saya minta ikut mengawasi. Jadi kalau ada tidak layak kok masuk, itu mohon kita diberi informasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mensos juga mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawal proses seleksi ini.

Ia menekankan bahwa hanya warga dengan kondisi ekonomi paling bawah yang berhak menjadi peserta didik Sekolah Rakyat.

“Kita mulai lihat satu per satu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, mereka yang memang kalau dalam bahasa statistik mohon maaf miskin ekstrem atau miskin,” ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyebutkan sosok janda buruh tani yang menghidupi empat anak sebagai profil yang ideal untuk menerima manfaat dari program ini.

Menurutnya, Sekolah Rakyat harus menjadi sarana mobilitas sosial bagi keluarga-keluarga yang selama ini terpinggirkan.

“Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan, tetapi ini benar-benar mereka yang membutuhkan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya,” pungkasnya.

Sumber: Antara