Fraksi PKS DPRD Sulsel Sesalkan Gubernur Tak Hadiri Paripurna, Singgung Utang dan BPJS
2 min read
Suasana rapat paripurna DPRD Sulsel tentang penyampaian hasil reses tanpa kehadiran gubernur di Makassar, Senin (14/4/2025). (Foto: Humas DPRD Sulsel)
Majesty.co.id, Makassar – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyesalkan tidak hadirnya Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses para anggota dewan.
Anggota Fraksi PKS DPRD Sulsel Yeni Rahman mengaku tak pernah melihat langsung Gubernur Andi Sudirman hadir dalam rapat paripurna sejak dilantik pada 202 Februari 2025.
Kekecewaan Yeni yang pernah 2 periode DPRD Makassar semakin bertambah, karena Gubernur Andi Sudirman hanya mengutus Asisten I, Muhammad Arafah, untuk hadir dalam rapat paripurna.
“Saya tidak pernah melihat Gubernur hadir dalam rapat paripurna,” kata Yeni Rahman saat menginterupsi jalannya rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Senin (14/4/2025).
“Saya 10 tahun di DPRD Makassar tidak pernah ada asisten yang ada di atas (mewakili), minimal Sekda. Itupun juga kalau wali kotanya betul-betul tidak bisa hadir,” tegas Yeni.
Lebih jauh, Yeni menyesalkan sikap sejumlah fraksi yang memilih tidak membacakan laporan hasil resesnya.
Padahal, kata Yeni, rapat paripurna dianggap sebagai forum penting untuk menyuarakan suara rakyat.
“Kalau membaca saja kita tidak semangat, kalau kita hanya menyuarakan minta maaf di paripurna, ini hanya administrasi,” katanya.
Selain iti, isu pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian Yeni. Ia mengkritisi kebijakan Pemprov Sulsel yang menghentikan sementara pembiayaan BPJS di sejumlah daerah.
Menurut Yeni Rahman, keputusan Pemprov Sulsel sangat merugikan masyarakat.
“Tahun 2024 kalian (Pemprov) tidak mau bayarkan. Terlalu sibuk di APBN, diotak-atik kiri kanan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Bantuan keuangan tidak diselesaikan, utang-utang,” tegasnya.
“Kami dari Fraksi PKS berharap, bahwa surat edaran itu segera dicabut. Apalagi kalau sementara, tidak perlu dicabut. Hal ini sudah dilakukan oleh Makassar, tapi mereka tidak berhentikan (BPJS-nya),” sambungnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini secara langsung kepada Gubernur.
“Saya kira itu penting dan pada kesempatan ini kami sampaikan pada asisten untuk diteruskan pada Gubernur,” jelas Rahman Pina.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
